DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis penerapan modernisasi pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1104); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1104) diubah sebagai berikut:
1.Di antara huruf g dan huruf h Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
1. a.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi;
2. b.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
3. c.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
4. d.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
5. e.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
6. f.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
7. g.Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian; g1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
8. h.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;
9. i.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia;
10. j.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
11. k.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
12. l.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
13. m.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
14. n.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
15. o.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
16. p.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
17. q.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
18. r.Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
19. s.Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
20. t.Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian;
21. u.Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
22. v.Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
23. w.Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
24. x.Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;
25. y.Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
26. z.Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar; aa. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil; dan bb. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.
(2)Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan huruf f dan huruf i Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
b.pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
c.pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
d.pengelolaan produksi benih sumber, hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
e.pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bank genetik pertanian;
f.pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik Pertanian;
g.pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
1. 3.Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Ketujuh A sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1)Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 39B

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 39C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39B, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
b.pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
c.pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
d.pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
e.pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
g.pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
h.pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
j.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 39D

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39E

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

(1)UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas 40 (empat puluh) balai besar, 18 (delapan belas) balai, dan 6 (enam) loka.
(2)Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disisipkan huruf G1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7.Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д...... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж ... … LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN G1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2025 ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Indonesia
2.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
3.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
4.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Kota Tangerang, Provinsi Banten Indonesia
5.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
6.Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
7.Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
8.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara
10.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat
11.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Provinsi Riau No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
12.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau
13.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Kota Jambi, Provinsi Jambi Provinsi Jambi
14.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
15.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Selatan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
16.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Provinsi Lampung
18.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Provinsi Daerah Khusus Jakarta
19.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
20.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Kabupaten Serang, Provinsi Banten Provinsi Banten
21.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Kabupaten Ungaran, Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
22.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
24.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Kota Denpasar, Provinsi Bali Provinsi Bali
25.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
26.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimatan Tengah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
27.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
28.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur
29.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
30.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat
31.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo
32.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
33.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
34.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara
35.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
36.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
37.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku Provinsi Maluku
38.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara
39.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Provinsi Papua
40.Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat
41.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Indonesia
42.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia
43.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Indonesia
44.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Indonesia No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
45.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Indonesia
46.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Indonesia
47.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
48.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Indonesia
49.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Kobupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Indonesia
50.Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Indonesia
51.Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
52.Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
53.Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Indonesia
54.Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia
55.Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
56.Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia
57.Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara
58.Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan
59.Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia
60.Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Indonesia
61.Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Indonesia
62.Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
63.Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan Kabupaten Wamena, Provinsi Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan
64.Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat Daya MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 32

Pasal 39A

Pasal 39B

Pasal 39C

Pasal 39D

Pasal 39E

Pasal 169

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 32

Pasal 39A

Pasal 39B

Pasal 39C

Pasal 39D

Pasal 39E

Pasal 169

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025