DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017

Nomor: 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76jPerrnentanjOT.140j7 j2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANlAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 15jPERMENTANjHR.060j5j2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA MENTERI PERTANIAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 ten tang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanarnan untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina 1'umbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 ten tang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; Mengingat

9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09jPermentan/ OT.140j2j2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51jPermentanjKR.OIO/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PermentanjOT.140/ 12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Turnbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44jPermentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140j 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantin a (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor428);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
2.Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang telah didaftar untuk Peredaran, dan memenuhi standar mutu/ persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya diawasi.
3.Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan
5.Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan Zatau kesehatan Benih.
6.Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan. TENTANG BENIH PERTANIAN PENGELUARAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER}
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8j2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Pasa12

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara cukup dan berkesinambungan;
2. b.menumbuhkembangkan industri Benih dalam negeri;
  1. 7.Inn Pemasukan Benih adalah pemyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada bad an usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanarnan, Perorangan untuk rnelakukan Pemasukan Benih tanaman Hortikultura.
  2. 8.Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pernerintah, Pemerhati Tanarnan, Perorangan untuk melakukan Pengeluaran Benih tanaman Hortikultura.
  3. 9.Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.
  4. 10.Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang merniliki hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan.
  5. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.
  6. 12.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan rugas di bidang perkarantinaan pertanian.
  7. 13.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pert ani an yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kernenterian Pertanian yang rnelaksanakan tugas di bidang Perlindungan Varietas Tan am an dan Perizinan Pertanian.

BAB I

KETENTUANUMUM DANPEMASUKAN HORTIKULTURA.

Pasal 6

Pemasukan Benih sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

a.pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran;
b.pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial;
c.pengadaan tetua untuk perbanyakan Benih dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran;
d.pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri;

Pasal 5

Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman , atau Perorangan.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
1. c.meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
2. d.meningkatkan devisa negara.

BAB II

PEMASUKANBENIH Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri IDl meliputi Pemasukan dan Pengeluaran Benih.

Pasal 9

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g, dan huruf k dapat dilakukan oleh instansi pernerintah, atau badan usaha.

Pasal 8

(1)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan oleh Pemerhati Tanaman.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan huruf j dapat dilakukan oleh Perorangan, Pemerhati Tanaman, instansi pemerintah, atau badan usaha.

Pasal 7

(1)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh badan usaha.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memiliki kegiatan utama di bidang perbenihan Hortikultura. tanaman;
1. h.kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman;
  1. 1.bahan pameranj promosi; J. kegiatan lomba; dan
2. k.pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA).
3. e.menghasilkan produk segar dan Iatau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri dan / atau dalam negeri;
4. f.pelaksanaan uji banding antar laboratorium, UJl profisiensi atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih;
5. g.pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
6. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan, kebenaran dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan.Zatau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/ Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia sesuai Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri .ini; dan
  10. 10.surat pemyataan ten tang Benih

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan

Pasal 12

(1)Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus rnernenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.varietas sudah terdaftar untuk Peredaran;
2. b.memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
3. c.persediaan dalam negeri belum mencukupi;

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76jPerrnentanjOT.140j7 j2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANlAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 15jPERMENTANjHR.060j5j2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA MENTERI PERTANIAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 ten tang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanarnan untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina 1'umbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 ten tang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; Mengingat

9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09jPermentan/ OT.140j2j2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51jPermentanjKR.OIO/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PermentanjOT.140/ 12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Turnbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44jPermentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140j 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantin a (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor428);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
2.Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang telah didaftar untuk Peredaran, dan memenuhi standar mutu/ persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya diawasi.
3.Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan
5.Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan Zatau kesehatan Benih.
6.Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan. TENTANG BENIH PERTANIAN PENGELUARAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER}
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8j2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Pasa12

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara cukup dan berkesinambungan;
2. b.menumbuhkembangkan industri Benih dalam negeri;
  1. 7.Inn Pemasukan Benih adalah pemyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada bad an usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanarnan, Perorangan untuk rnelakukan Pemasukan Benih tanaman Hortikultura.
  2. 8.Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pernerintah, Pemerhati Tanarnan, Perorangan untuk melakukan Pengeluaran Benih tanaman Hortikultura.
  3. 9.Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.
  4. 10.Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang merniliki hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan.
  5. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.
  6. 12.Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan rugas di bidang perkarantinaan pertanian.
  7. 13.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pert ani an yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kernenterian Pertanian yang rnelaksanakan tugas di bidang Perlindungan Varietas Tan am an dan Perizinan Pertanian.

BAB I

KETENTUANUMUM DANPEMASUKAN HORTIKULTURA.

Pasal 6

Pemasukan Benih sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

a.pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran;
b.pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial;
c.pengadaan tetua untuk perbanyakan Benih dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran;
d.pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri;

Pasal 5

Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman , atau Perorangan.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
1. c.meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
2. d.meningkatkan devisa negara.

BAB II

PEMASUKANBENIH Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri IDl meliputi Pemasukan dan Pengeluaran Benih.

Pasal 9

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g, dan huruf k dapat dilakukan oleh instansi pernerintah, atau badan usaha.

Pasal 8

(1)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan oleh Pemerhati Tanaman.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan huruf j dapat dilakukan oleh Perorangan, Pemerhati Tanaman, instansi pemerintah, atau badan usaha.

Pasal 7

(1)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh badan usaha.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memiliki kegiatan utama di bidang perbenihan Hortikultura. tanaman;
1. h.kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman;
  1. 1.bahan pameranj promosi; J. kegiatan lomba; dan
2. k.pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA).
3. e.menghasilkan produk segar dan Iatau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri dan / atau dalam negeri;
4. f.pelaksanaan uji banding antar laboratorium, UJl profisiensi atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih;
5. g.pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
6. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan, kebenaran dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan.Zatau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/ Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia sesuai Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri .ini; dan
  10. 10.surat pemyataan ten tang Benih

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan

Pasal 12

(1)Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus rnernenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
1. a.varietas sudah terdaftar untuk Peredaran;
2. b.memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
3. c.persediaan dalam negeri belum mencukupi;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05jPermentanjOT.140j2j2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05jPermentanjOT.140j2j2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018