DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018

Nomor: 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura serta dengan memperhatikan dinamika masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

2.Ketentuan ayat (1) huruf a angka 9 Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan/atau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal sesuai dengan Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  10. 10.surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
2. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan.
3. c.Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

3.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemasukan benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, dan melampirkan tanda daftar pelaku usaha Hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/wali kota serta memenuhi persyaratan teknis:
1. a.tersedia rencana pengembangan pertanaman;
2. b.jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan pertanaman;
3. c.rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan
4. d.rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kentang dan bawang merah harus dilengkapi tanda daftar produsen Benih.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk komoditas florikultura diberikan rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas.

4.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dilakukan oleh pelaku usaha Hortikultura untuk pengembangan penanaman komoditas Hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak diberlakukan ketentuan:

a.Pasal 7; dan
b.Pasal 15 ayat (1) huruf d.
1. 5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemberian Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

6.Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715), Nomor 13 (tiga belas) Formulir IF – 02 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 556 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA No. Formulir Tentang Ditandatangani oleh
13.IF – 02 Technical Information for Commodity (s) Proposed Exported Into Indonesia National Plant Protection Organization (NPPO) Negara Asal MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN FORMULIR IF – 02 KOP NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION (NPPO) NEGARA ASAL TECHNICAL INFORMATION FOR COMMODITY(S) PROPOSED EXPORTING TO INDONESIA SUBMITTED TO INDONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY
1.The NPPO (National Plant Protection Organization) 1.1. Country name 1.2. Address of the NPPO
2.Information of crop 2.1. Scientific name : ........................................ 2.2. Common name : ........................................ 2.3. Variety : ........................................ 2.4. Plant product proposed to be expected : (fruit, seed, leaf, setem, etc.)
3.Production Area 3.1. State, Region, Province, District, etc. : 3.2. Map of the Area (in detail) : 3.3. General climantic condition :
4.Cultivation Information 4.1. Internal legislation has been applied (e.g pest free area, control measures/requirements, etc.) 4.2. Produced from area officialy certified as pest free by NPPO (described in detail) : 4.3. Spesific pest management, surveillance programs and certification schemes : 4.4. Harvesting methods :
5.Current pest status of crop Category Scientific name and common name Classification on (Class, Order, Family) Plant part affected (leaves, fruits, flowers, stem, root, etc.) Distribution Reference Control measures Insects Mites Nematodes Fungi Bacteria Phytoplasm Viruses Weeds Other (if any)
6.Packaging and storage 6.1. Packing methods: 6.2. Post harvest treatment(s): 6.3. Storage condition: 6.4. Transportation (domestic and international):
7.Export certification system (current phyntosanitary certification procedures, e.g Inspection, sampling methods, pest detection and identification. .................date............. NPPO Origin Country : .......................... Signature : ..........................

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura serta dengan memperhatikan dinamika masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

2.Ketentuan ayat (1) huruf a angka 9 Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan/atau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal sesuai dengan Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  10. 10.surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
2. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan.
3. c.Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

3.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemasukan benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, dan melampirkan tanda daftar pelaku usaha Hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/wali kota serta memenuhi persyaratan teknis:
1. a.tersedia rencana pengembangan pertanaman;
2. b.jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan pertanaman;
3. c.rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan
4. d.rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kentang dan bawang merah harus dilengkapi tanda daftar produsen Benih.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk komoditas florikultura diberikan rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas.

4.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

a.Pasal 7; dan
b.Pasal 15 ayat (1) huruf d.
1. 5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemberian Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

6.Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715), Nomor 13 (tiga belas) Formulir IF – 02 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 556 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA No. Formulir Tentang Ditandatangani oleh
13.IF – 02 Technical Information for Commodity (s) Proposed Exported Into Indonesia National Plant Protection Organization (NPPO) Negara Asal MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN FORMULIR IF – 02 KOP NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION (NPPO) NEGARA ASAL TECHNICAL INFORMATION FOR COMMODITY(S) PROPOSED EXPORTING TO INDONESIA SUBMITTED TO INDONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY
1.The NPPO (National Plant Protection Organization) 1.1. Country name 1.2. Address of the NPPO
2.Information of crop 2.1. Scientific name : ........................................ 2.2. Common name : ........................................ 2.3. Variety : ........................................ 2.4. Plant product proposed to be expected : (fruit, seed, leaf, setem, etc.)
3.Production Area 3.1. State, Region, Province, District, etc. : 3.2. Map of the Area (in detail) : 3.3. General climantic condition :
4.Cultivation Information 4.1. Internal legislation has been applied (e.g pest free area, control measures/requirements, etc.) 4.2. Produced from area officialy certified as pest free by NPPO (described in detail) : 4.3. Spesific pest management, surveillance programs and certification schemes : 4.4. Harvesting methods :
5.Current pest status of crop Category Scientific name and common name Classification on (Class, Order, Family) Plant part affected (leaves, fruits, flowers, stem, root, etc.) Distribution Reference Control measures Insects Mites Nematodes Fungi Bacteria Phytoplasm Viruses Weeds Other (if any)
6.Packaging and storage 6.1. Packing methods: 6.2. Post harvest treatment(s): 6.3. Storage condition: 6.4. Transportation (domestic and international):
7.Export certification system (current phyntosanitary certification procedures, e.g Inspection, sampling methods, pest detection and identification. .................date............. NPPO Origin Country : .......................... Signature : ..........................

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017