DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tahun 2018

Nomor: 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai arah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
23.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
28.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
29.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
30.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
2.Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
3.Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
4.Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
5.Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
6.Road Map adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari: kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
7.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
11.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
12.Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional.
13.Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian secara nasional dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.
14.Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
15.Tim Teknis Provinsi adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
16.Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
17.Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
18.Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.
19.Kegiatan Percontohan adalah kegiatan rintisan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di lokasi percontohan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.maksud, tujuan, dan sasaran;
b.tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas;
c.manajemen pengembangan kawasan;
d.Korporasi Petani;
e.kelembagaan Korporasi Petani;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.Kegiatan Percontohan; dan
h.pendanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yaitu:

a.memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
b.mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.

Pasal 5

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

a.meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
b.memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
c.memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1)Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mencakup:
1. a.meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
2. b.tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
3. c.teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
4. d.meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
5. e.berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
(2)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter antara lain:
1. a.pendapatan riil rumah tangga petani;
2. b.skala Usaha Tani;
3. c.margin profit petani; dan
4. d.diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB III

TIPOLOGI, LOKASI KAWASAN DAN KOMODITAS

Pasal 7

Kawasan pertanian terdiri atas:

a.Kawasan Pertanian Nasional;
b.Kawasan Pertanian Provinsi; dan
c.Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Penentuan lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. b.penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.hasil pemetaan potensi pengembangan Kawasan Pertanian atau peta tematik pertanian lainnya.
(5)Kriteria mengenai penetapan lokasi Kawasan Pertanian tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas kabupaten/ kota dan atau komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai arah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
23.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
28.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
29.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
30.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
2.Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
3.Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
4.Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
5.Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
6.Road Map adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari: kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
7.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
11.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
12.Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional.
13.Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian secara nasional dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.
14.Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
15.Tim Teknis Provinsi adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
16.Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
17.Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
18.Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.
19.Kegiatan Percontohan adalah kegiatan rintisan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di lokasi percontohan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.maksud, tujuan, dan sasaran;
b.tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas;
c.manajemen pengembangan kawasan;
d.Korporasi Petani;
e.kelembagaan Korporasi Petani;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.Kegiatan Percontohan; dan
h.pendanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yaitu:

a.memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
b.mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.

Pasal 5

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

a.meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
b.memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
c.memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1)Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mencakup:
1. a.meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
2. b.tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
3. c.teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
4. d.meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
5. e.berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
(2)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter antara lain:
1. a.pendapatan riil rumah tangga petani;
2. b.skala Usaha Tani;
3. c.margin profit petani; dan
4. d.diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB III

TIPOLOGI, LOKASI KAWASAN DAN KOMODITAS

Pasal 7

Kawasan pertanian terdiri atas:

a.Kawasan Pertanian Nasional;
b.Kawasan Pertanian Provinsi; dan
c.Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Penentuan lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. b.penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.hasil pemetaan potensi pengembangan Kawasan Pertanian atau peta tematik pertanian lainnya.
(5)Kriteria mengenai penetapan lokasi Kawasan Pertanian tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas kabupaten/ kota dan atau komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
(2)Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019