DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisir risiko kerugian ekonomi terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, diperlukan penanganan perizinan berusaha di sektor pertanian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penanganan Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2020, No.601

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
8.Peraturan Menteri Pertanian 57/Permentan/PK.110/ 11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan 2020, No.601 Segar asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Perizinan berusaha di sektor pertanian yang terdampak COVID-19 terdiri atas:

a.Izin Usaha Peternakan; dan
b.Izin Komersial atau Operasional, meliputi:
1. 1.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
2. 2.Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 2020, No.601
3. 3.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;
4. 4.Pendaftaran Pestisida;
5. 5.Pendaftaran Pupuk;
6. 6.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
7. 7.Pendaftaran Obat Hewan; dan
8. 8.Pendaftaran Pakan.

Pasal 2

Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
c.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
d.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
e.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 2020, No.601
f.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
g.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
h.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
i.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
j.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
k.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); dan
l.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.

Pasal 3

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797) disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A sebagai berikut: 2020, No.601

Pasal 21A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang:
1. a.masih dalam tahap pengujian;
2. b.masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi atau kajian teknis; atau
3. c.berakhir masa berlakunya, pada kurun waktu bencana nasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.
(2)Untuk NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan NPP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 4

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, kajian lapang/verifikasi (onsite review) untuk persetujuan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara daring atau video conference. 2020, No.601
(2)Kajian lapang/verifikasi (onsite review) secara daring atau video conference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk:
1. a.Negara Asal, Unit Usaha dan Transloader yang telah disetujui oleh Indonesia; atau
2. b.Negara Asal, Unit Usaha dan Transloader pernah disetujui oleh Indonesia dan temuan ketidaksesuaian persyaratan kesehatan hewan dengan kategori minor.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang:
1. a.berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional; atau
2. b.berakhir masa berlakunya 2 (dua) bulan sebelum kurun waktu bencana nasional dan terkendala dalam proses realisasinya karena terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di negara lain, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan 2020, No.601 Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;
3. c.akta pendirian dan perubahan terakhir;
4. d.rekomendasi persetujuan Dinas Provinsi;
5. e.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;
6. f.surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; dan
7. g.surat pernyataan pemenuhan Indukan 5% (lima persen) dari Rekomendasi;
8. h.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importer;
3. c.rekomendasi persetujuan Dinas Provinsi;
4. d.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;
5. e.surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; 2020, No.601
6. f.surat pernyataan pemenuhan Indukan 5% (lima persen) dari Rekomendasi;
7. g.laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya; dan
8. h.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(3)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Sapi Bakalan wajib memasukan Sapi Indukan sebanyak 5% dari setiap rekomendasi.
(2)Indukan sebanyak 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar negeri wajib dikembangbiakan.
(3)Kewajiban memiliki Indukan sebanyak 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama masa berlaku Rekomendasi.
(4)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden. 2020, No.601

3.Ketentuan Pasal 37 diubah sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisir risiko kerugian ekonomi terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, diperlukan penanganan perizinan berusaha di sektor pertanian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
8.Peraturan Menteri Pertanian 57/Permentan/PK.110/ 11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan 2020, No.601 Segar asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Perizinan berusaha di sektor pertanian yang terdampak COVID-19 terdiri atas:

a.Izin Usaha Peternakan; dan
b.Izin Komersial atau Operasional, meliputi:
1. 1.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
2. 2.Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 2020, No.601
3. 3.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;
4. 4.Pendaftaran Pestisida;
5. 5.Pendaftaran Pupuk;
6. 6.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
7. 7.Pendaftaran Obat Hewan; dan
8. 8.Pendaftaran Pakan.

Pasal 2

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /PK.110/6/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
c.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
d.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
e.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 2020, No.601
f.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
g.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
h.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
i.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
j.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
k.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); dan
l.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.

Pasal 3

Pasal 21A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang:
1. a.masih dalam tahap pengujian;
2. b.masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi atau kajian teknis; atau
3. c.berakhir masa berlakunya, pada kurun waktu bencana nasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.
(2)Untuk NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan NPP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 4

1.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, kajian lapang/verifikasi (onsite review) untuk persetujuan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara daring atau video conference. 2020, No.601
(2)Kajian lapang/verifikasi (onsite review) secara daring atau video conference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk:
1. a.Negara Asal, Unit Usaha dan Transloader yang telah disetujui oleh Indonesia; atau
2. b.Negara Asal, Unit Usaha dan Transloader pernah disetujui oleh Indonesia dan temuan ketidaksesuaian persyaratan kesehatan hewan dengan kategori minor.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang:
1. a.berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional; atau
2. b.berakhir masa berlakunya 2 (dua) bulan sebelum kurun waktu bencana nasional dan terkendala dalam proses realisasinya karena terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di negara lain, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 5

1.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;
3. c.akta pendirian dan perubahan terakhir;
4. d.rekomendasi persetujuan Dinas Provinsi;
5. e.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;
6. f.surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; dan
7. g.surat pernyataan pemenuhan Indukan 5% (lima persen) dari Rekomendasi;
8. h.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importer;
3. c.rekomendasi persetujuan Dinas Provinsi;
4. d.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;
5. e.surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; 2020, No.601
6. f.surat pernyataan pemenuhan Indukan 5% (lima persen) dari Rekomendasi;
7. g.laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya; dan
8. h.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(3)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Sapi Bakalan wajib memasukan Sapi Indukan sebanyak 5% dari setiap rekomendasi.
(2)Indukan sebanyak 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar negeri wajib dikembangbiakan.
(3)Kewajiban memiliki Indukan sebanyak 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama masa berlaku Rekomendasi.
(4)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden. 2020, No.601

3.Ketentuan Pasal 37 diubah sebagai berikut: