DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha sektor pertanian masih terdapat kendala terkait penilaian lapangan terhadap negara asal dan/atau unit usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; www.peraturan.go.id 2021, No. 879
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan /PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
c.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
d.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);
e.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
f.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
g.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
h.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
i.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
j.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
k.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
l.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
m.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); dan
n.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh www.peraturan.go.id 2021, No. 879 Presiden, kajian lapang/verifikasi (on-site review) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara daring.
(2)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
1. a.permohonan persetujuan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal, yang telah dilakukan kajian dokumen (desk review); dan
2. b.Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 16B

(1)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dilakukan berbasis analisis risiko.
(2)Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan dua (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Dalam hal bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal yang telah: www.peraturan.go.id 2021, No. 879
1. a.ditetapkan melalui tahapan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf a; dan
2. b.dilakukan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b, dilakukan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik.
(2)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH.
(3)Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 19B

(1)Dalam hal hasil kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik ternyata:
1. a.tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi pencabutan penetapan; atau
2. b.sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH, penetapan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal dinyatakan tetap berlaku. www.peraturan.go.id 2021, No. 879
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.

3.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
1. a.berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional; atau
2. b.berakhir masa berlakunya 2 (dua) bulan sebelum kurun waktu bencana nasional dan terkendala dalam proses realisasinya karena terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara lain, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2021, No. 879

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali dan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembang- biakkan, dan menjaga ketersediaan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali dan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perizinan Berusaha. www.peraturan.go.id 2021, No. 879

3.Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha sektor pertanian masih terdapat kendala terkait penilaian lapangan terhadap negara asal dan/atau unit usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; www.peraturan.go.id 2021, No. 879
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan /PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
c.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
d.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);
e.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
f.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
g.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
h.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
i.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
j.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805); www.peraturan.go.id 2021, No. 879
k.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
l.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
m.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); dan
n.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh www.peraturan.go.id 2021, No. 879 Presiden, kajian lapang/verifikasi (on-site review) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara daring.
(2)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
1. a.permohonan persetujuan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal, yang telah dilakukan kajian dokumen (desk review); dan
2. b.Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 16B

(1)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dilakukan berbasis analisis risiko.
(2)Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan dua (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Dalam hal bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal yang telah: www.peraturan.go.id 2021, No. 879
1. a.ditetapkan melalui tahapan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf a; dan
2. b.dilakukan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b, dilakukan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik.
(2)Kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH.
(3)Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 19B

(1)Dalam hal hasil kajian lapang/verifikasi (on-site review) secara kunjungan fisik ternyata:
1. a.tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi pencabutan penetapan; atau
2. b.sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH, penetapan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal dinyatakan tetap berlaku. www.peraturan.go.id 2021, No. 879
(2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.

3.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
1. a.berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional; atau
2. b.berakhir masa berlakunya 2 (dua) bulan sebelum kurun waktu bencana nasional dan terkendala dalam proses realisasinya karena terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara lain, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali dan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
(2)Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembang- biakkan, dan menjaga ketersediaan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: