DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pembinaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024;
b.bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024; MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TABUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANAALOKASIKHUSUS NONFISIK DANA KETAHANANPANGANDAN PERTANIANTAHUNANGGARAN2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten Zkota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.
5.Balai Penyuluhan Pertanian yang se1anjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
6.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN2024.
5.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); Menetapkan Pasal 2 Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

a.pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangan sebagai sumber pangan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting;
1. 7.Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
2. 8.Kelornpok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kurnpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
3. 9.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sarna untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. 10.Pelatihan Tematik Pertanian adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing- masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
5. 11.Sekolah Lapang Tematik Pertanian yang selanjutnya disebut SL Tematik adalah kegiatan proses belajar- mengajar dengan partisipasi, aktif, mencan dan menemukan fakta, menganalisa dan mendiskusikan dian tara anggota kelompok tani, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri atau penyuluh pertanian.
6. 12.Pengadaan Barang/.Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kemen terian / lernbaga/ Perangka t Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
7. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang pertanian.
8. 14.Dinas adalah dinas daerah kabupaten Zkota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
9. 15.Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/ atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10. 16.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web- based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja. Pasa14

(1)Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui aplikasi KRISNA.
(2)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran (output) kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan; dan
4. d.metode pelaksanaan kegiatan.
(3)Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan:
1. a.untuk P2L:
  1. 1.Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Dinas, dibuat sesuai dengan format 2;
  2. 2.Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Kelompok, dibuat sesuai dengan format 3;
2. a.P2L;
3. b.layanan penyuluhan pertanian; dan
4. c.operasional Puskeswan, di daerah kabupaten/kota.
5. b.fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani; dan
6. c.fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskeswan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
  1. 3.pakta integritas kelompok pelaksana P2L Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dibuat sesuai dengan format 4;
  2. 4.penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 5;
  3. 5.penetapan pendamping kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 6;
  4. 6.perjanjian kerja sarna pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 7; dan
  5. 7.berita acara serah terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 8;
7. b.untuk layanan penyuluhan pertanian:
  1. 1.penetapan admin Laporan Utama penerima bantuan paket data, dibuat sesuai dengan format nomor 9;
  2. 2.penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian, dibuat sesuai dengan format nomor 10; dan
  3. 3.penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan SL Tematik, dibuat sesuai dengan format nomor 11; dan
8. c.untuk operasional Puskeswan:
  1. 1.penetapan petugas Puskeswan lingkup kabupaten Zkota, sesuai dengan format 12;
  2. 2.penetapan petugas pelapor iSIKHNASlingkup kabupaterr/kota, sesuai dengan format 13; dan
  3. 3.data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan operasional Puskeswan, dibuat sesuai dengan format 14, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Dinas dapat mengusulkan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(7)Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/ atau
2. b.perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(8)Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berjalan. Pasa17 Operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.obat hewan; Pasa16 Layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 huruf b terdiri atas:
2. a.Penguatan BPP terdiri atas:
  1. 1.bantuan paket data bagi admin Laporan Utama; dan
  2. 2.pelatihan tematik pertanian.
3. b.SL Tematik terdiri atas:
  1. 1.sosialisasi;
  2. 2.rembug tani;
  3. 3.kursus tani;
  4. 4.farm. field day; dan
  5. 5.pengawalan dan pendampingan. Pasa15
(1)P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 huruf a terdiri atas:
1. a.pengadaan sarana perbenihan;
2. b.demplot;
3. c.kegiatan pertanaman;
4. d.kegiatan pascapanen; dan
5. e.operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan, dan pelaporan.
(2)Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
1. a.kelompok penerima;
2. b.desa./Icelurahan, kecamatan, dan kabupaten zkota;
3. c.titik koordinat;
4. d.sumber dana; dan
5. e.tahun anggaran.
(9)Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Dinas melalui aplikasi KRISNA setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(10)Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan verifikasi dan penetapan persetujuan melalui aplikasi KRISNA oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 11

(1)Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2)Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten Zkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi hortikultura, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
3. c.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten Zkota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa18 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b.bahan pendukung pengobatan;
c.operasional pelaporan pada sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);
d.operasional pelayanan kesehatan hewan;
e.operasional pengobatan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
f.koordinasi;
g.surveilans;
h.pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium; dan
1. 1.bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian paling lambat pada:

Pasal 13

(1)Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2)Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
2. b.laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf a minimal memuat informasi:
1. a.volume kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan I atau operasional Puskeswan;
2. b.hasil kegiatan per bulan P2L, layanan penyuluhan pertanian, darr/ atau operasional Puskeswan;
3. c.capaian indikator kinerja dari masing-rnasing kegiatan; dan
4. d.permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
(5)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
1. a.laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode berjalan;
2. b.pelaksanaan kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/ atau operasional Puskeswan; dan
3. c.permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 12

(1)Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Kegiatan layanan penyuluhan pertanian yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan operasional Puskeswan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.
(3)Pasal 18
(1)Dinas sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2)Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada direktorat teknis dan! atau pusat penyuluhan lingkup Kementerian Pertanian terkait.

Pasal 17

(1)Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan! atau peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pertanian dapat melibatkan dinas daerah provinsi yang membidangi pertanian.
(1)Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan! atau peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
1. a.sa saran penerima manfaat;
2. b.jumlah dana;
3. c.waktu penyaluran;
4. d.penggunaan dana;
5. e.pertanggungjawaban;
6. f.kebermanfaatan; dan
7. g.dokumeri/ data dukung yang dilampirkan. Pasa115
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara elektronik melalui aplikasi emonev OAK Kementerian Pertanian yang dapat diakses pada laman https:// emonev.pertanian.go. id dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
1. a.minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
2. b.minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
3. c.minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan. BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 318 ASEP N. MULYANA DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024 ANDI AMRANSULAIMAN ttd. MENTERI PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. pada tanggal Pasa120 In! mulai berlakuPeraturan Menteri diundangkan. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 19
(1)Pemantauan dan Evaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap:
1. a.ketepatan waktu penyampaian laporan;
2. b.kelengkapan dokumen laporan;
3. c.realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. d.realisasi pe1aksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian (output);
5. e.capaian indikator prioritas nasional;
6. f.permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan;
7. g.dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
8. h.permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas. (tanda tangan dan stempeb Mengetahui, Kepala ... (PD teknis) ... (tempat), ... (tanggan Uraian Kegiatan Penerima/Lokasi Metode Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Kegiatan Pengadaan Volume Satuan t;arga Satuan (Rp]
(1)(2) (3) (41 (5) (61 (7] A. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 65,000,000

1.Pengadaan Sarana Perbenihan 14,000,000

a.Bangunan Rumah Benih I Unit
b.Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket
c.Penyediaan Benih Sayuran Paket
d.Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan Paket
1. 2.Demplot 20,SOO,000
a.Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot Paket
b.Penyediaan Peralatan Pengairan Paket
c.Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket
d.Pembuatan Plang Nama Paket
1. 3.Pertanaman 14,500,000
a.Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi Paket
b.Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman Paket
1. 4.Kegiatan Pascapanen 1,000,000 Jumlah Kegiatan P2L 50,000,000
2. 5.Operasional P2L 15,000,000 "......., a. Pertemuan Koordinasi OP
b.Pelatihan Kegiatan
c.Pendarnpingan OB
d.Pengawalan OP e Pelaporan Paket B. Layanan Penyuluhan dan Pertanian 107,500,000 f--.. - 1 Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian 7,500,000 a Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama (12 bulan OB 3,000,000 b Pelatihan Tematik BPP 4,500,000 1 lUang Saku 2 I Konsumsi 3 I Bahan Praktek - 2 5ekolah Lapan", Tematik Kab/Kota 100,000,000 a Sosialisasi b RembugTani -- c Kursus Tani d Farm Field Day e Pengawalan dan Pendampingan C. Operasional Pusat Kesehatan Hewan 190,575,000 - 1 Obat Hewan Paket 60,000,000 2 Bahan Pendukung Pengobatan Paket 8,500,000 3 Operasional Pelaporan iSIKHNAS OB 2,400,000 4 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan ST 30,000,000 5 Operasional Pengobatan PHMS (Penvakit Hewan Menular Strategis) ST 51,000,000 6 Koordinasi OH 3,000,000 7 Surveilans OH 3,000,000- 8 Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium Tahun 2,675,000 9 Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi OP 30,000,000 USULAN RENCANA PENGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024 Format 1 ... (nama) NIP ... ... (tanda tangan dan stempen Mengetahui, Kepala ... (PD teknis) ... (temp at) , ... (tangga~ Anggaran I No. Keterangan Harga Jumlah Vol Satuan (Rp.) (Rp) 1 Pengadaan Sarana Perbenihan 1 14.000.000 14.000.000 - Bangunan rumah benih - Penyediaan media tanam dan sarana produksi - Penyediaan benih sayuran - Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan 2 Demplot 1 20.500.000 20.500.000 - Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot - Penyediaan peralatan pengairan - Penyediaan media tanam dan sarana produksi - Pembuatan plang nama 3 Kegiatan Pertanaman 1 14.500.000 14.500.000 - Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi - Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman 4 Kegiatan Pasca Panen 1 1.000.000 1.000.000 5 Operasional P2L 1 15.000.000 15.000.000 a Pertemuan Koordinasi b Pelatihan c Pendampingan d Pengawalan e Pelaporan Jumlah 1+2+3+4+5 65.000.000 RENCANA PENGUNAAN DANA DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... Format 2 ... (nama)... (nama) Ketua KelompokPendamping Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/tmit Bank ... di .... Anggaran No. Keterangan Vol Harga Jumlah (Rp.) Satuan (Rp) 1 Pengadaan Sarana Perbenihan 1 14.000.000 14.000.000 - Bangunan rumah benih Penyediaan media tanam dan sarana - produksi - Penyediaan benih sayuran Penyediaan peralatan kegiatan - perbenihan 2 Demplot 1 20.500.000 20.500.000 - Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot - Penyediaan peralatan pengairan Penyediaan media tanam dan sarana - produksi - Pembuatan plang nama 3 Kegiatan Pertanaman 1 14.500.000 14.500.000 - Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi Penyediaan Peralatan kegiatan - pertanaman 4 Kegiatan Pasca Panen 1 1.000.000 1.000.000 Jumlah 1+2+3+4 50.000.000 Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp ... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut: Kepada Yth.: Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ... RENCANAPENGGUNAANDANA DANAKETAHANANPANGANDAN PERTANIAN PEKARANGANPANGANLESTARITAHUNANGGARAN2024 KELOMPOK ... DESA ... KECAMATAN... KABUPATEN/KOTA ... Format 3 ... (nama) DIsaksikan oleh : Kepala Desai Lurah ... ... (nama)... (nama) Ketua KelompokDinas Kab I Kota ... .o, • .o., . ~. Atas Nama Kelompok ( ... ) menyatakan:
1. 1.Bersedia melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. 2.Bersedia menyediakan lahan seluas ... m? (... meter persegi) untuk rumah benih dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. 3.Bersedia mengelola rumah benih dan Demplot minimal selama 3 tahun.
4. 4.Bersedia mengelola dan memanfaatkan Dana P2L sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. 5.Bersedia melaksanakan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. 6.kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok. ... (Nama Ketua Kelompok)Nama Kelompok Alamat Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun anggaran 2024 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan, kami yang bertanda tangan dibawah ini: PAKTAINTEGRITASKELOMPOK PELAKSANAPEKARANGANPANGANLESTARI DANAKETAHANANPANGANDAN PERTANIAN TAHUNANGGARAN2024 Nomor: Format 4 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
7. 1.Bupati/Walikota Kabupateri/Kota ... ;
8. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten /Kota ... ;
9. 3.Yang bersangkutan. ... (tanda tangan dan stempeli ... (nama) NIP ... KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... , Ditetapkan di . pada tanggal . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kabupaterr/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor tanggal ... Tahun Anggaran .. _ . KETIGA Dalam melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penerima Manfaat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Kepala Dinas .. , Kabupaten/Kota .... KEDUA Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari pada Dinas ... Kabupaten /Kota ... Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN: Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran .... Mengingat
a.... , b . ... ,
l.'" ,
1. 2.... ,
2. 3.... ,
3. 4.... , Menimbang KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... , DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DANAKETAHANANPANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGANPANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN2024 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA NOMOR .,. Format 5 ... (tanda tangan dan stempeb ... (nama) NIP ... KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ..., Keterangan :
4. 1.*Pilih salah satu
5. 2.**Kategori Balita > 24-59 bulan
6. 3.***kategoriWanita Usia Subur (WUS)tidak sedang hamil/jnenyusui dan tidak memiliki baduta/ balita Jenis Jabatan Keterangan* No Nama Kelamin dalam NIK Alamat No. [Bumil/ Busui / Memiliki (P/L) kelompok HP Baduta/Memiliki Balita**IWUS***) Nama Kelompok: 1 2 dst I Nama Kelompok : 1 2 dst B. DATA ANGGOTA KELOMPOK Koordinat Identitas Kelompok P2L No Kecamatan Desai Nama Rumah Nama NIK No. Jumlah Kelurahan Kelompok Benihl Ketua No.HP Ketua Sekretaris HP Bendahara No. HP Anggota Demplot 1 2 3 dst A. DATA KELOMPOK P2L PENERIMA MANFAAT PEKARANGAN ANGGARAN 2024 DAN PERTANIAN LESTARI TAHUN PANGAN PANGAN PENERIMAPENETAPAN KETAHANAN DANAMANFAAT LAMPlRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA NOMOR ... TENTANG Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
7. 1.Bupati/Walikota ... ;
8. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaterr/Kota ... ;
9. 3.Yang bersangkutan. ... (tanda tangan dan stempels ... (nama) NIP ... KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... , Ditetapkan di ... pada tanggal '" Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEENAM Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA .,. Kabupaterr/Kota ... Tahun Anggaran .... KELIMA Memberikan penggantian biaya pendampingan sebesar Rp ... ('0' rupiah) setiap bulan, selama .. , bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas ... Kabupaterr/Kota .... KETIGA Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a.membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;
b.membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
c.melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
d.mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
e.mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan. KEDUA
c.dst. b. Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
a.Nama Alamat No. HP. Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN: Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran .... Mengingat
a.... ,
b.'" ,
1. 1.'" ,
2. 2.... ,
3. 3.... , Menimbang TENTANG PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANANPANGAN DAN PERTANIAN PEKARANGANPANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN2024 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS .,. KABUPATEN/KOTA '" , KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... NOMOR .. , Format 6 Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sarna ini adalah:
4. 1.Penentuan sumber dan jumlah dana;
5. 2.Mekanisme pembayaran. Pasa12 RUANGLINGKUP

(1)Maksud Perjanjian Kerja Sarna ini adalah sebagai landasan kerja sarna yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalarn pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
(2)Tujuan Perjanjian Kerja Sarna ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 1

MAKSUDDANTUJUAN PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerja Sama ... dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

2.NAMA Pejabat Pembuat Komitmen ... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPATahun ... No. ... tanggal ... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Ketua Kelompok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ,.. Kecamatan Kabupaterr/Kota ..., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
1.NAMA Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh empat (...-... -2024) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini: TENTANG PEMANFAATANDANAKETAHANANPANGANDANPERTANIAN PEKARANGANPANGANLESTARITAHUNANGGARAN2024 PERJANJIANKERJA SAMA ANTARA PEJABATPEMBUATKOMITMEN KABUPATEN/KOTA ... DENGAN KETUAKELOMPOK... NOMOR: Format 7 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2024 Pasal 6 SANKSI

(2)PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
2. b.menerima Bantuan dari PIHAK KESATU;
3. c.memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
4. d.membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
5. e.membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
6. f.melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
7. g.mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.
(1)PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.menyalurkan Bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD)dan tahapan penyaluran bantuan;
2. b.menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAKDANKEWAJIBAN

a.Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
b.Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

(1)Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sarna ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan , Kecamatan ... Kabupaten /Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening .
(2)Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan: Pasa14 PEMBAYARAN Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2024 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:
(1)Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)... Nomor ... tanggal ....
(2)Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah). Pasa13 SUMBER DAN JUMLAH DANA ... (nama) ... (nama) Materai Rpl O.000, 00 PIHAK PERTAMA KPA/PPKDinas ... Kab/Kota ... PIHAKKEDUA Ketua Kelornpok ...
(1)Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara rnusyawarah dan rnufakat.
(2)Apabila penyelesaian secara rnusyawarah dan rnufakat tidak tercapai, rnaka PARAPIHAKsepakat untuk menyelesaikannya secara hukurn. Perjanjian Kerja sarna ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua) berrnaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna, dan PARA PIHAK masing-masing rnendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya.

Pasal 9

PENYELESAIANPERSELISIHAN Pasal 8 JANGKAWAKTU Perjanjian Kerja Sarna ini berlaku untuk jangka watu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2)Apabila dalarn rnasa perjanjian terjadi keadaan kahar (force majeure), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus mernberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling larnbat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure).
(3)Keadaan kahar (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (force majeure).
(4)Bukti terjadinya keadaan kahar (force majeure) dibuktikan dengan Berita Acara.
1. a.Bencana alarn seperti: gernpa burni, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
2. b.Peperangan;
3. c.Perubahan kebijakan rnoneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pernerintah.
(1)Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang rnengakibatkan Perjanjian Kerja Sarna tidak dapat terlaksana yang berupa:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023