DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 (1) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: a. melakukan sosialisasi; dan b. memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan, Jaminan Kesehatan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai: a. penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan b. jaminan kesehatan. (3) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan integrasi data Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYULUH PERTANIAN, PENDAMPING PROGRAM PERTANIAN, DAN PEGAWAI LAINNYA YANG DIANGKAT BERDASARKAN KONTRAK PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
5.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6.Program Pertanian adalah instrumen kebijakan di bidang pertanian yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat di bidang pertanian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.
7.Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
8.Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
9.Pendamping Program Pertanian adalah tenaga kontrak yang direkrut oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan Program Pertanian, yang ditempatkan di pusat dan/atau di daerah.
10.Pegawai Lainnya adalah pegawai pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional kantor berdasarkan kontrak kerja dengan kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen selama masa kontrak.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
15.Sekretariat Jenderal adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
16.Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah unit kerja eselon II Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.
17.Biro Perencanaan adalah unit kerja eselon II Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

BAB II

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya wajib diikutsertakan menjadi Peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.
(2)Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu THL-TB Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian wajib mendaftarkan Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan:
1. a.melakukan sosialisasi; dan
2. b.memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan, Jaminan Kesehatan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
1. a.penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
2. b.jaminan kesehatan.
(3)Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan integrasi data Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya.

Pasal 5

(1)Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membayarkan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara berkala dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
1. a.penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
2. b.jaminan kesehatan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 6

Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan laporan pelaksanaan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan pada unit kerja Eselon I.
(2)Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai jumlah dan jenis kepesertaan aktif Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya pada unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.
(3)Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan pada unit kerja eselon I Kementerian Pertanian.
(4)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang:
1. a.Sekretariat Jenderal kepada unit kerja eselon II yang menangani kesekretariatan pada unit kerja eselon I Kementerian Pertanian; dan
2. b.unit kerja eselon II yang menangani kesekretariatan pada unit kerja Eselon I kepada unit kerja lainnya di lingkungan unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang bersangkutan.
(5)Dalam hal sumber anggaran pembayaran upah melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas perbantuan, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian terkait kepada satuan kerja dekonsentrasi atau tugas perbantuan.

Pasal 8

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan di Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022 MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.Menteri Keuangan; dan
4.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021