DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENYULUH PERTANIAN DAN PENDAMPING PROGRAM PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4.Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
5.Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
6.Pendamping Program Pertanian adalah tenaga kontrak yang direkrut oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan Program Pertanian, yang ditempatkan di pusat dan/atau di daerah.
7.Program Pertanian adalah instrumen kebijakan di bidang pertanian yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat di bidang pertanian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

BAB II

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

(1)Setiap Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian wajib diikutsertakan menjadi Peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu THL-TB Penyuluh Pertanian.
(3)Selain kepada Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan kepada pegawai lainnya yang melaksanakan kegiatan operasional kantor berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dengan kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen selama masa kontrak.

Pasal 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
b.Jaminan Kematian.

Pasal 4

Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian wajib mendaftarkan Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Peserta aktif pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan:
1. a.melakukan sosialisasi; dan
2. b.memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib membayarkan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara berkala dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan laporan pelaksanaan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan.

Pasal 8

(1)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada unit kerja Eselon I.
(2)Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi mengenai jumlah dan jenis kepesertaan aktif Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada unit kerja Eselon I dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(3)Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi mengenai ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada unit kerja Eselon I.
(4)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang:
1. a.Sekretariat Jenderal kepada unit kerja Eselon II yang menangani kesekretariatan pada Unit Kerja Eselon I; dan
2. b.unit kerja Eselon II yang menangani kesekretariatan pada unit kerja Eselon I kepada unit kerja lainnya di lingkungan Eselon I yang bersangkutan.
(5)Dalam hal sumber anggaran pembayaran upah melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas perbantuan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja Eselon I terkait kepada satuan kerja dekonsentrasi atau tugas perbantuan.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.Menteri Keuangan; dan
4.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENYULUH PERTANIAN DAN PENDAMPING PROGRAM PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4.Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
5.Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
6.Pendamping Program Pertanian adalah tenaga kontrak yang direkrut oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan Program Pertanian, yang ditempatkan di pusat dan/atau di daerah.
7.Program Pertanian adalah instrumen kebijakan di bidang pertanian yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat di bidang pertanian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

BAB II

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

(1)Setiap Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian wajib diikutsertakan menjadi Peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu THL-TB Penyuluh Pertanian.
(3)Selain kepada Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan kepada pegawai lainnya yang melaksanakan kegiatan operasional kantor berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dengan kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen selama masa kontrak.

Pasal 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
b.Jaminan Kematian.

Pasal 4

BAB III

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan:
1. a.melakukan sosialisasi; dan
2. b.memfasilitasi pendaftaran kepesertaan, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib membayarkan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara berkala dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

Pasal 8

(1)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada unit kerja Eselon I.
(2)Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi mengenai jumlah dan jenis kepesertaan aktif Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada unit kerja Eselon I dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(3)Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi mengenai ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada unit kerja Eselon I.
(4)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang:
1. a.Sekretariat Jenderal kepada unit kerja Eselon II yang menangani kesekretariatan pada Unit Kerja Eselon I; dan
2. b.unit kerja Eselon II yang menangani kesekretariatan pada unit kerja Eselon I kepada unit kerja lainnya di lingkungan Eselon I yang bersangkutan.
(5)Dalam hal sumber anggaran pembayaran upah melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas perbantuan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja Eselon I terkait kepada satuan kerja dekonsentrasi atau tugas perbantuan.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Pertanian.

Pasal 10

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.Menteri Keuangan; dan
4.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2022