DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018 Tahun 2018

Nomor: 23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WorldTrade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1243);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ TI.120/11/2017 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1722); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dihapus.

2.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
(2)Persyaratan aman, sehat, dan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan/atau pedoman internasional.
(3)Persyaratan halal bagi produk yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus:

a.di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh Otoritas Veteriner Negara Asal;
b.tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c.menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
d.menerapkan sistem jaminan kehalalan yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
1. 4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.
(2)Penetapan persetujuan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
(3)Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a.pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;
b.pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha Negara Asal; dan
c.evaluasi risiko impor (impor risk analysis) terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Direktur Jenderal disertai surat pengantar (covering letter) dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan.
(3)Kuisioner Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh otoritas kompeten di Negara Asal.
(4)Kuisioner Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten di Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(5)Kuisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuisioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan kemanan pangan.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim penilai dokumen yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengirimkan surat permintaan kelengkapan/ tambahan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(3)Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan.

Pasal 16B

(1)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Unit Usaha di Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 16C

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) melakukan evaluasi risiko impor (impor risk analysis) terhadap hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) dan ayat (2).
(2)Evaluasi risiko impor (impor risk analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan Rekomendasi penetapan atau penolakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha asal kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
(3)Dalam hal hasil evaluasi risiko impor (impor risk analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menetapkan Negara Asal, penetapannya disertai dengan protokol teknis persyaratan kesehatan (health requirements).
(4)Persyaratan kesehatan (health requirements) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Rekomendasi Pemasukan dan model sertifikat kesehatan hewan (health certificate).

Pasal 16D

Proses permohonan persetujuan Unit Usaha di Negara Asal dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WorldTrade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1243);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ TI.120/11/2017 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1722); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dihapus.

2.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
(2)Persyaratan aman, sehat, dan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan/atau pedoman internasional.
(3)Persyaratan halal bagi produk yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus:

a.di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh Otoritas Veteriner Negara Asal;
b.tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c.menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
d.menerapkan sistem jaminan kehalalan yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
1. 4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.
(2)Penetapan persetujuan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
(3)Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a.pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;
b.pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha Negara Asal; dan
c.evaluasi risiko impor (impor risk analysis) terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Direktur Jenderal disertai surat pengantar (covering letter) dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan.
(3)Kuisioner Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh otoritas kompeten di Negara Asal.
(4)Kuisioner Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten di Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(5)Kuisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuisioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan kemanan pangan.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim penilai dokumen yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengirimkan surat permintaan kelengkapan/ tambahan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
(3)Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan.

Pasal 16B

(1)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Unit Usaha di Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 16C

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) melakukan evaluasi risiko impor (impor risk analysis) terhadap hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) dan ayat (2).
(2)Evaluasi risiko impor (impor risk analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan Rekomendasi penetapan atau penolakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha asal kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
(3)Dalam hal hasil evaluasi risiko impor (impor risk analysis) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menetapkan Negara Asal, penetapannya disertai dengan protokol teknis persyaratan kesehatan (health requirements).
(4)Persyaratan kesehatan (health requirements) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Rekomendasi Pemasukan dan model sertifikat kesehatan hewan (health certificate).