DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017

Nomor: 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, mewujudkan keseragaman format, keterpaduan materi dan bentuk, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4.Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Permentan atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5.Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6.Unit Kerja Eselon I Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang mengajukan usul pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
7.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal.
8.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk mewujudkan:

a.keseragaman format;
b.keterpaduan materi dan bentuk;
c.kesesuaian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional;
d.kepastian hukum; dan
e.Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan dan pembahasan;
c.penetapan dan pengundangan; dan
d.penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan yang diusulkan oleh Unit Kerja Eselon I Pengusul.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul, latar belakang, dasar hukum, materi muatan yang akan diatur dan unit kerja/instansi terkait dan target penyelesaian.
(3)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan untuk ditetapkan dalam Prolegtan.
(2)Sebelum ditetapkan Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan bersama Unit Kerja Eselon I, yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.
(3)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan dengan Kepmentan.

Pasal 6

Dalam hal Unit Kerja Eselon I mengusulkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Prolegtan harus memenuhi persyaratan untuk:

a.melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; dan
b.mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

(1)Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek teknis.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk naskah kebijakan yang memuat paling kurang:
1. a.pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, dan tujuan;
2. b.ruang lingkup; dan
3. c.materi muatan.
(3)Unit Kerja Eselon II Pengusul menyusun rancangan Permentan berdasarkan naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan rancangan Permentan dilengkapi naskah kebijakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I untuk melakukan penelaahan dan pembahasan atas usulan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam melakukan penelaahan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Rancangan Permentan hasil telaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul disertai saran dan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan.
(2)Rancangan Permentan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, mewujudkan keseragaman format, keterpaduan materi dan bentuk, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4.Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Permentan atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5.Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6.Unit Kerja Eselon I Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang mengajukan usul pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
7.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal.
8.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk mewujudkan:

a.keseragaman format;
b.keterpaduan materi dan bentuk;
c.kesesuaian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional;
d.kepastian hukum; dan
e.Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.perencanaan;
b.penyusunan dan pembahasan;
c.penetapan dan pengundangan; dan
d.penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan yang diusulkan oleh Unit Kerja Eselon I Pengusul.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul, latar belakang, dasar hukum, materi muatan yang akan diatur dan unit kerja/instansi terkait dan target penyelesaian.
(3)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan untuk ditetapkan dalam Prolegtan.
(2)Sebelum ditetapkan Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan bersama Unit Kerja Eselon I, yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.
(3)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan dengan Kepmentan.

Pasal 6

Dalam hal Unit Kerja Eselon I mengusulkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Prolegtan harus memenuhi persyaratan untuk:

a.melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; dan
b.mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

(1)Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek teknis.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk naskah kebijakan yang memuat paling kurang:
1. a.pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, dan tujuan;
2. b.ruang lingkup; dan
3. c.materi muatan.
(3)Unit Kerja Eselon II Pengusul menyusun rancangan Permentan berdasarkan naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan rancangan Permentan dilengkapi naskah kebijakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I untuk melakukan penelaahan dan pembahasan atas usulan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam melakukan penelaahan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Rancangan Permentan hasil telaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul disertai saran dan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan.
(2)Rancangan Permentan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014