DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014

Nomor: 98/Permentan/OT.140/7/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dibutuhkan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk keseragaman mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu

Menetapkan

menetapkan Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

… 1 spasi 1 spasi 1 spasi 6 pt 1 spasi 17 1 spasi 1 spasi 2 spasi 2 spasi 1 spasi 1 spasi 4 spasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
4.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5.Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6.Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
7.Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menjalankan Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Kerja Eselon I bersangkutan. 3
8.Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9.Unit Kerja Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang bertanggung jawab langsung pada Menteri.
10.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
11.Unit Kerja Hukum Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Perundang-undangan;
b.mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
c.menjamin kesesuaian Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional;
d.menjamin kepastian hukum; dan
e.meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Perencanaan;
b.Tata Cara Penyusunan;
c.Bentuk dan Standar Pengetikan; dan
d.Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanian disusun berdasarkan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyusunan:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah; 4
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Permentan; dan
6. f.Kepmentan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat daftar judul, dasar hukum penyusunan, materi pokok yang akan diatur dan unit kerja/instansi terkait dan target penyelesaian.
(3)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan Unit Kerja Pengusul disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

(1)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya disusun dalam Prolegtan.
(2)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing- masing Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum.

Pasal 7

Prolegtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Kepmentan.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu Unit Kerja Eselon I berdasarkan kewenangannya dapat mengajukan Rancangan Permentan di luar Prolegtan mencakup:

a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau putusan Mahkamah Agung; dan/atau
c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional dan mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 9

Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan.

Pasal 10

(1)Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek substansi meliputi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan politis.
(2)Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Naskah Kebijakan paling kurang memuat:
1. a.Pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan;
2. b.Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup; dan
3. c.Materi muatan.
(3)Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan usul inisiatif dengan disertai Naskah Kebijakan perlunya disusun Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dibutuhkan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk keseragaman mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
3.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

… 1 spasi 1 spasi 1 spasi 6 pt 1 spasi 17 1 spasi 1 spasi 2 spasi 2 spasi 1 spasi 1 spasi 4 spasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
4.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5.Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6.Keputusan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Kepmentan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
7.Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menjalankan Peraturan Menteri Pertanian atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Kerja Eselon I bersangkutan. 3
8.Program Legislasi Pertanian yang selanjutnya disebut Prolegtan adalah instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9.Unit Kerja Pengusul adalah Unit Kerja Eselon I atau Eselon II yang bertanggung jawab langsung pada Menteri.
10.Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
11.Unit Kerja Hukum Eselon I adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Perundang-undangan;
b.mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
c.menjamin kesesuaian Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional;
d.menjamin kepastian hukum; dan
e.meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Perencanaan;
b.Tata Cara Penyusunan;
c.Bentuk dan Standar Pengetikan; dan
d.Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanian disusun berdasarkan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyusunan:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah; 4
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Permentan; dan
6. f.Kepmentan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat daftar judul, dasar hukum penyusunan, materi pokok yang akan diatur dan unit kerja/instansi terkait dan target penyelesaian.
(3)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan Unit Kerja Pengusul disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

(1)Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya disusun dalam Prolegtan.
(2)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing- masing Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Prolegtan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum.

Pasal 7

Prolegtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Kepmentan.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu Unit Kerja Eselon I berdasarkan kewenangannya dapat mengajukan Rancangan Permentan di luar Prolegtan mencakup:

a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau putusan Mahkamah Agung; dan/atau
c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional dan mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 9

Pasal 10

(1)Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek substansi meliputi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan politis.
(2)Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Naskah Kebijakan paling kurang memuat:
1. a.Pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan;
2. b.Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup; dan
3. c.Materi muatan.
(3)Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan usul inisiatif dengan disertai Naskah Kebijakan perlunya disusun Permentan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

… 1 spasi 1 spasi 1 spasi 6 pt 1 spasi 17 1 spasi 1 spasi 2 spasi 2 spasi 1 spasi 1 spasi 4 spasi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

… 1 spasi 1 spasi 1 spasi 6 pt 1 spasi 17 1 spasi 1 spasi 2 spasi 2 spasi 1 spasi 1 spasi 4 spasi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017