DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/427/M.KT.01/2019 tanggal 14 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Enjiniring Indonesia (PEPI), perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2019, No.693

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, 2019, No.693 Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
(2)PEPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
(3)Pembinaan PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
2. b.teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
(4)Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
(5)PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur. 2019, No.693

Pasal 2

PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PEPI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
c.pelaksanaan penelitian terapan di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
f.pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara;
g.pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
h.pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
i.pengembangan sistem penjaminan mutu;
j.pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 2019, No.693

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)PEPI terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Unit Penjaminan Mutu;
6. f.Subbagian Umum;
7. g.Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
8. h.Program Studi;
9. i.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. j.Unit Penunjang Akademik; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin PEPI.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wadir I; 2019, No.693
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II.
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

Pasal 6

(1)Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(2)Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan internal.
(3)Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, perpustakaan, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 7

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik. 2019, No.693
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 8

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 9

(1)Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI. 2019, No.693

Pasal 10

(1)Subbagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/427/M.KT.01/2019 tanggal 14 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Enjiniring Indonesia (PEPI), perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, 2019, No.693 Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
(2)PEPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
(3)Pembinaan PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
2. b.teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
(4)Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
(5)PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur. 2019, No.693

Pasal 2

PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PEPI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
c.pelaksanaan penelitian terapan di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
f.pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara;
g.pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
h.pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
i.pengembangan sistem penjaminan mutu;
j.pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 2019, No.693

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)PEPI terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Unit Penjaminan Mutu;
6. f.Subbagian Umum;
7. g.Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
8. h.Program Studi;
9. i.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. j.Unit Penunjang Akademik; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin PEPI.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wadir I; 2019, No.693
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II.
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

Pasal 6

(1)Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(2)Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan internal.
(3)Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, perpustakaan, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 7

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik. 2019, No.693
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 8

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 9

(1)Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI. 2019, No.693

Pasal 10

(1)Subbagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.