DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 2020, No. 1760 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2020, No. 1760
2.Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
3.Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
4.Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK-PPN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
5.Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan dan PEPI.
6.Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
9.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian. 2020, No. 1760

Pasal 2

UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

a.Polbangtan;
b.PEPI; dan
c.SMK-PPN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Polbangtan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Pembinaan Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara:
1. a.teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
2. b.teknis operasional dan administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
(3)Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran,dan kerja sama pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
c.pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 2020, No. 1760
e.pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
f.pengelolaan administrasi umum;
g.pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
h.pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
i.pengembangan sistem penjaminan mutu;
j.pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1)Polbangtan terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wadir;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Unit Penjaminan Mutu;
6. f.Bagian Umum;
7. g.Jurusan;
8. h.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. i.Unit Penunjang Akademik; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wadir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2020, No. 1760
(3)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I;
2. b.Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
3. c.Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

Pasal 8

(1)Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(2)Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi, dan teknologi informasi serta pengawasan internal.
(3)Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
(4)Ketentuan mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta Polbangtan.

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(3)Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta Polbangtan. 2020, No. 1760

Pasal 10

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
(3)Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Polbangtan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2020, No. 1760
2.Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
3.Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
4.Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK-PPN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
5.Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan dan PEPI.
6.Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
9.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian. 2020, No. 1760

Pasal 2

UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

a.Polbangtan;
b.PEPI; dan
c.SMK-PPN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Polbangtan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Pembinaan Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara:
1. a.teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
2. b.teknis operasional dan administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
(3)Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran,dan kerja sama pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
c.pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 2020, No. 1760
e.pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
f.pengelolaan administrasi umum;
g.pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
h.pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
i.pengembangan sistem penjaminan mutu;
j.pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1)Polbangtan terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wadir;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Unit Penjaminan Mutu;
6. f.Bagian Umum;
7. g.Jurusan;
8. h.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. i.Unit Penunjang Akademik; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan.
(2)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wadir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2020, No. 1760
(3)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I;
2. b.Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
3. c.Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

Pasal 8

(1)Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(2)Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi, dan teknologi informasi serta pengawasan internal.
(3)Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
(4)Ketentuan mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta Polbangtan.

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(3)Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta Polbangtan. 2020, No. 1760

Pasal 10

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
(3)Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Polbangtan.