DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf f Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
c.Biro Hukum;
d.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
e.Biro Umum dan Pengadaan;
f.Biro Kerja Sama Pertanian; dan
g.Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan rapat dan materi kebijakan pimpinan;
d.penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;
e.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
f.penyiapan koordinasi penyelenggaraan kepatuhan internal dan manajemen risiko lingkup Kementerian; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.
1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, dan penataan organisasi dan tata laksana;
b.pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
c.perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
d.pelaksanaan pengembangan talenta dan karier sumber daya manusia aparatur;
e.pengelolaan jabatan fungsional bidang pertanian;
f.pelaksanaan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional nonbidang pertanian;
g.pengelolaan, penilaian, dan evaluasi kinerja serta disiplin sumber daya manusia aparatur;
h.pelaksanaan koordinasi, penguatan, dan evaluasi budaya kerja;
i.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian;
j.pengelolaan administrasi, data, dan informasi sumber daya manusia aparatur; dan
k.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
1. 4.Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biro Kerja Sama Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pertanian.

6.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Kerja Sama Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
b.penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
c.penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
d.penyiapan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri;
e.penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
f.pelaksanaan administrasi atase pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Pertanian.
1. 7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Kerja Sama Pertanian terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
1. 8.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, administrasi atase pertanian, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Kerja Sama Pertanian.

9.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
e.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
1. 10.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, konservasi, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian.

11.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
e.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Lahan dan Optimasi Lahan.
1. 12.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 57

Pasal 60

Pasal 61

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 57

Pasal 60

Pasal 61

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025