DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PW.230/5/2015 Tahun 2015

Nomor: 31/Permentan/PW.230/5/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2015, perlu

Menetapkan

menetapkan Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 2
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 492); Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pertemuan/rapat yang dilaksanakan di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas gedung lainnya yang bukan milik pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

a.Kriteria Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor;
b.Perencanaan Kegiatan;
c.Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan; dan
d.Laporan dan Pengawasan.

BAB II

KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 3

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: 3

a.Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/workshop/seminar/ simposium/sosialisasi/bimbingan teknis;
b.Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi internasional/workshop/ seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/sarasehan berskala internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

Pasal 4

(1)Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan di luar kantor, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. a.Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;
2. b.Tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai; atau
3. c.Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan/rapat sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
(2)Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu unsur peserta paling kurang dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan topik/materi pertemuan/rapat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam hal tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
(2)Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-1 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab Kegiatan mengajukan rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat persetujuan.
(2)Bentuk rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-2 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)KPA memberikan jawaban secara tertulis berupa disposisi/memorandum yang menyatakan menerima atau menolak pengajuan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 4
(2)Bentuk persetujuan/penolakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-3 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki keluaran (output)/hasil (outcomes) yang jelas, dan dibuktikan dengan:

a.Transkrip hasil rapat;
b.Notulen rapat dan/atau laporan; dan
c.Daftar hadir peserta rapat.

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja/KPA/Penanggung Jawab Kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dengan dilengkapi transkip hasil rapat, notulen rapat dan/atau laporan dan daftar hadir peserta rapat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
(3)Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-4 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2015, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 2
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 492); Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

a.Kriteria Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor;
b.Perencanaan Kegiatan;
c.Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan; dan
d.Laporan dan Pengawasan.

BAB II

KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 3

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: 3

a.Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/workshop/seminar/ simposium/sosialisasi/bimbingan teknis;
b.Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi internasional/workshop/ seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/sarasehan berskala internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

Pasal 4

(1)Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan di luar kantor, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. a.Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;
2. b.Tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai; atau
3. c.Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan/rapat sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
(2)Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu unsur peserta paling kurang dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan topik/materi pertemuan/rapat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam hal tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
(2)Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-1 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab Kegiatan mengajukan rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat persetujuan.
(2)Bentuk rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-2 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)KPA memberikan jawaban secara tertulis berupa disposisi/memorandum yang menyatakan menerima atau menolak pengajuan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 4
(2)Bentuk persetujuan/penolakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-3 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki keluaran (output)/hasil (outcomes) yang jelas, dan dibuktikan dengan:

a.Transkrip hasil rapat;
b.Notulen rapat dan/atau laporan; dan
c.Daftar hadir peserta rapat.

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja/KPA/Penanggung Jawab Kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dengan dilengkapi transkip hasil rapat, notulen rapat dan/atau laporan dan daftar hadir peserta rapat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
(3)Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-4 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015