DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 789); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
2.Polbangtan Malang adalah Polbangtan yang berlokasi dan berkedudukan di Kabupaten Malang dan Kota Malang.
3.Statuta Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Polbangtan Malang yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
4.Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan Malang.
5.Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
6.Senat Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Polbangtan Malang.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, www.peraturan.go.id 2020, No. 1212 serta pranata teknik informasi.
9.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi.
11.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12.Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Alumni adalah Mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar di Polbangtan Malang dan dinyatakan lulus.
14.Badan Perwakilan Mahasiswa Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif Mahasiswa yang merupakan badan normatif tertinggi dalam organisasi Mahasiswa dan merupakan kelengkapan perangkat nonstruktural pada Polbangtan Malang.
15.Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat nonstruktural pada Polbangtan Malang.
16.Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
17.Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan pembinaan pengembangan Polbangtan Malang kepada Direktur.
18.Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Polbangtan Malang berkedudukan di:

a.Kabupaten Malang bagi Kampus I, dengan alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 144a, Bedali-Lawang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65215; dan
b.Kota Malang bagi Kampus II, dengan alamat Jalan Jalan Ichwan Ridwan Rais Nomor 84, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65147.

Pasal 3

(1)Polbangtan Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan pada tanggal 25 Juni 2018.
(2)Tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan hari jadi (dies natalis) Polbangtan Malang.

Pasal 4

(1)Polbangtan Malang mempunyai lambang, bendera, himne, mars, dan seragam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, dan seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Polbangtan Malang; dan
2. b.manifestasi kebudayaan Polbangtan Malang yang berakar pada sejarah dan cita-cita. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan seragam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

(1)Tridharma Perguruan Tinggi pada Polbangtan Malang diselenggarakan dengan mengutamakan kekhasan potensi dan komoditas.
(2)Kekhasan potensi dan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peternakan dan hortikultura.

Pasal 6

(1)Polbangtan Malang menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan pada Polbangtan Malang mengunggulkan pembinaan karakter untuk peningkatan softskill dan agrosociopreneur.
(3)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan keahlian tertentu sebagai pendukung kompetensi.

Pasal 7

(1)Calon Mahasiswa berasal dari Aparatur Sipil Negara atau dapat berasal dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
(2)Persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.
(3)Warga Negara Asing yang akan menjadi Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Pendidikan di Polbangtan Malang diselenggarakan berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang dimuat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu, dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

Karakteristik proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 789); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
2.Polbangtan Malang adalah Polbangtan yang berlokasi dan berkedudukan di Kabupaten Malang dan Kota Malang.
3.Statuta Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Polbangtan Malang yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
4.Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan Malang.
5.Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
6.Senat Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Polbangtan Malang.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, www.peraturan.go.id 2020, No. 1212 serta pranata teknik informasi.
9.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi.
11.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12.Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Alumni adalah Mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar di Polbangtan Malang dan dinyatakan lulus.
14.Badan Perwakilan Mahasiswa Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif Mahasiswa yang merupakan badan normatif tertinggi dalam organisasi Mahasiswa dan merupakan kelengkapan perangkat nonstruktural pada Polbangtan Malang.
15.Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan Malang yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat nonstruktural pada Polbangtan Malang.
16.Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
17.Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan pembinaan pengembangan Polbangtan Malang kepada Direktur.
18.Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Polbangtan Malang berkedudukan di:

a.Kabupaten Malang bagi Kampus I, dengan alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 144a, Bedali-Lawang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65215; dan
b.Kota Malang bagi Kampus II, dengan alamat Jalan Jalan Ichwan Ridwan Rais Nomor 84, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65147.

Pasal 3

(1)Polbangtan Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan pada tanggal 25 Juni 2018.
(2)Tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan hari jadi (dies natalis) Polbangtan Malang.

Pasal 4

(1)Polbangtan Malang mempunyai lambang, bendera, himne, mars, dan seragam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Lambang, bendera, himne, mars, dan seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Polbangtan Malang; dan
2. b.manifestasi kebudayaan Polbangtan Malang yang berakar pada sejarah dan cita-cita. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan seragam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

(1)Tridharma Perguruan Tinggi pada Polbangtan Malang diselenggarakan dengan mengutamakan kekhasan potensi dan komoditas.
(2)Kekhasan potensi dan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peternakan dan hortikultura.

Pasal 6

(1)Polbangtan Malang menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan pada Polbangtan Malang mengunggulkan pembinaan karakter untuk peningkatan softskill dan agrosociopreneur.
(3)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan keahlian tertentu sebagai pendukung kompetensi.

Pasal 7

(1)Calon Mahasiswa berasal dari Aparatur Sipil Negara atau dapat berasal dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian. www.peraturan.go.id 2020, No. 1212
(2)Persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.
(3)Warga Negara Asing yang akan menjadi Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Pendidikan di Polbangtan Malang diselenggarakan berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang dimuat dalam kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu, dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

Karakteristik proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IDENTITAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IDENTITAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018