DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018

Nomor: 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan Senat;

d.melaksanakan pendidikan tinggi vokasi pertanian;
e.melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan Polbangtan;
f.melaksanakan penelitian terapan bidang pertanian;
g.melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
h.mengelola administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
i.mengelola administrasi umum;
j.mengelola teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, asrama;
k.menyusun dan menetapkan kode etik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
l.membina tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
m.mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;
n.melaksanakan sistem pengawasan internal;dan
o.melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

(5)Direktur wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan.

Pasal 28

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor dengan pangkat dan golongan paling rendah IVb;
4. d.kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2);
5. e.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat ditetapkan sebagai Direktur;
6. f.memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dinyatakan tertulis oleh dokter dari rumah sakit pemerintah;
8. h.tidak sedang menjalani tugas belajar;
9. i.tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
11. k.menandatangani pakta integritas.
(2)Senatmengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Kepala Badan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(3)Direktur diangkat oleh Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan KeputusanKepala Badan.

Pasal 29

Direktur memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Direktur diberhentikan dari jabatan apabila:

a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b.tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat dan pertimbangan dari Kepala Badan dan ditetapkan oleh Menteri;
c.melakukan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
d.terlibat penyalahgunaan narkoba dan perbuatan asusila;
e.permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan Kepala Badan;
f.diangkat dalam jabatan lain;
g.menjalani tugas belajar;
h.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan; dan/atau
i.cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 31

(1)Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Menteri.
(2)Kepala Badan menunjuk salah satu Wadir sebagai pelaksana tugas apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
(3)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain menjalankan tugas Direktur juga menyiapkan pemilihan Direktur baru yang dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai pelaksana tugas.

Pasal 32

(1)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wadir yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I;
2. b.Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
3. c.Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.
(3)Wadir I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(4)Wadir II sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi dan teknologi informasi serta pengawasan Internal.
(5)Wadir III sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf cmerupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan Mahasiswa dan pegawai.

Pasal 33

Wadir I sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (3) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b.persiapan program studi baru;
c.pelaksanaan dan pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
d.perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kerjasama pendidikan, serta penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
e.pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
f.penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wadir I.

Pasal 34

Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan dan pengelolaan anggaran;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem komunikasi dan teknologi informasi;
d.perencanaan dan pengembangan pengawasan internal;
e.pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan
f.penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur.

Pasal 35

Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karakter mahasiswa;
b.perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana asrama;
c.perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai;
d.pengolahan data bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni; dan
e.penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wadir II.

Pasal 36

(1)Wadir sebagaimana dimaksud dalamPasal 26huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Dosen tetap aktif dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
4. d.kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2);
5. e.memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. b.sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dinyatakan tertulis oleh dokter dari rumah sakit pemerintah;
7. c.tidak sedang menjalani tugas belajar;
8. d.tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana sebagaimana diatur dalamperaturan perundang- undangan;
9. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
10. f.menandatangani pakta integritas.
(2)Senat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Wadir kepada Kepala Badan.
(3)Wadir diangkat oleh Kepala Badan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusul calon Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 37

Wadir memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Wadir diberhentikan apabila:

a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b.tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat dan pertimbangan Direktur, serta ditetapkan oleh Kepala Badan;
c.melakukan tindakan pelanggaran hukum yan ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
d.terlibat penyalahgunaan narkoba dan perbuatan asusila;
e.permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat, Direktur, dan Kepala Badan;
f.diangkat dalam jabatan lain;
g.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
h.berhalangan tetap selama 6 (enam ) bulan; dan/atau
i.cuti diluar tanggungan Negara.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan Senat;

d.melaksanakan pendidikan tinggi vokasi pertanian;
e.melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan Polbangtan;
f.melaksanakan penelitian terapan bidang pertanian;
g.melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
h.mengelola administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
i.mengelola administrasi umum;
j.mengelola teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, asrama;
k.menyusun dan menetapkan kode etik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
l.membina tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
m.mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;
n.melaksanakan sistem pengawasan internal;dan
o.melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

(5)Direktur wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan.

Pasal 28

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor dengan pangkat dan golongan paling rendah IVb;
4. d.kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2);
5. e.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat ditetapkan sebagai Direktur;
6. f.memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dinyatakan tertulis oleh dokter dari rumah sakit pemerintah;
8. h.tidak sedang menjalani tugas belajar;
9. i.tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
11. k.menandatangani pakta integritas.
(2)Senatmengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Kepala Badan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(3)Direktur diangkat oleh Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan KeputusanKepala Badan.

Pasal 29

Direktur memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

Direktur diberhentikan dari jabatan apabila:

a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b.tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat dan pertimbangan dari Kepala Badan dan ditetapkan oleh Menteri;
c.melakukan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
d.terlibat penyalahgunaan narkoba dan perbuatan asusila;
e.permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan Kepala Badan;
f.diangkat dalam jabatan lain;
g.menjalani tugas belajar;
h.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan; dan/atau
i.cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 31

(1)Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Menteri.
(2)Kepala Badan menunjuk salah satu Wadir sebagai pelaksana tugas apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
(3)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain menjalankan tugas Direktur juga menyiapkan pemilihan Direktur baru yang dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai pelaksana tugas.

Pasal 32

(1)Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wadir yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I;
2. b.Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
3. c.Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.
(3)Wadir I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
(4)Wadir II sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi dan teknologi informasi serta pengawasan Internal.
(5)Wadir III sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf cmerupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan Mahasiswa dan pegawai.

Pasal 33

Wadir I sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (3) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b.persiapan program studi baru;
c.pelaksanaan dan pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
d.perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kerjasama pendidikan, serta penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
e.pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
f.penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wadir I.

Pasal 34

Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan dan pengelolaan anggaran;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem komunikasi dan teknologi informasi;
d.perencanaan dan pengembangan pengawasan internal;
e.pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan
f.penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur.

Pasal 35

Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) membantu Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan:

a.perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karakter mahasiswa;
b.perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana asrama;
c.perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai;
d.pengolahan data bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni; dan
e.penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wadir II.

Pasal 36

(1)Wadir sebagaimana dimaksud dalamPasal 26huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Dosen tetap aktif dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
4. d.kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Dua (S2);
5. e.memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. b.sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dinyatakan tertulis oleh dokter dari rumah sakit pemerintah;
7. c.tidak sedang menjalani tugas belajar;
8. d.tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana sebagaimana diatur dalamperaturan perundang- undangan;
9. e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
10. f.menandatangani pakta integritas.
(2)Senat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Wadir kepada Kepala Badan.
(3)Wadir diangkat oleh Kepala Badan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusul calon Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 37

Wadir memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Wadir diberhentikan apabila:

a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b.tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat dan pertimbangan Direktur, serta ditetapkan oleh Kepala Badan;
c.melakukan tindakan pelanggaran hukum yan ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
d.terlibat penyalahgunaan narkoba dan perbuatan asusila;
e.permohonan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat, Direktur, dan Kepala Badan;
f.diangkat dalam jabatan lain;
g.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
h.berhalangan tetap selama 6 (enam ) bulan; dan/atau
i.cuti diluar tanggungan Negara.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020