Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaskan perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
BABI KETENTUANUMUM PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGASPEMBANTUAN. PERTANIAN TENTANG
MEMUTUSKAN MENTERIPERATURAN
Menetapkan
Pasa14
Pasa12 (I) Menteri melimpahkan kewenangan dalam urusan Pemerintah Konkuren bidang pertanian kepada pemerintah daerah provinsi.
BAB II
Bagian Kesatu Dana Dekonsentrasi BASIII PROGRAM,KEGIATAN,DANPENGELOLMN
dan
sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.
Pasa16
J. pengendalian; dan
melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/ atau penugasan;dan/atau
tidakkotabupati/waliataub. gubernur Pertanian sesuai dengan Program.
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
keuanganpengelolapejabatmenetapkan Pasal 9
Bagian Kedua Dana Tugas Pembantuan Pasal 13 Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dekonsentrasi.
kegiatanpelaksanaanpenunjangsebagai
melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/ atau penugasan; dan/ atau
tidakb. gubernur atau bupati/wali kota Pasal 14
Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.
Pasa122
Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Paragraf 2 Pemerintah Daerah Provinsi Pasa120 Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pasa126
Pasa125 Bupati/walikota menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateri/Kota. Paragraf 3 Pemerintah Daerah Kabupatcnj'kota Pasa124 Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. Pasa123
Pasa129
BABIV PERTANGGUNGJAWABANDAN PELAPORAN Pasa128 Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
Bupati/walikota menunjuk KPA atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Pasal 30
dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dikenai sanksi berupa:
dan
pengelolaan Dana Tugas Pembantuan laporan dan Dana Pasa132 dan kabupaten Zkota yang tidakSKPD provinsi menyampaikan Dekonsentrasi ( 1) Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia. membentukPertaniananggaran Kementerian Sekretariat UAPPA-B/W.
(2), yang bersumber dari penyampaian laporan dimaksud pada ayat Pasa131
yangpengelolaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPDkabupatenjkota.
---- SYAHRULYASINLIMPO MENTERIPERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021 Pasa135 Peraturan Menteri lUI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa134 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
... Format-l Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31: TAHUN2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN(Rp)
... Format-2 Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi ~ SYAHRULYASINLIMPO NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN(Rp)
4. '" ... Format-3 Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten /Kota
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)