DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 Tahun 2016

Nomor: 34/Permentan/PK.210/7/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2.Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3.Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (Prime Cut), Daging Potongan Sekunder (Secoundary Cut), Daging Variasi (Variety/Fancy Meats), dan Daging Industri (Manufacturing Meat).
5.Daging Potongan Primer (Prime Cut) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
6.Daging Potongan Sekunder (Secondary Cut) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
7.Daging Variasi (Variety/Fancy Meats) adalah bagian dari daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Industri, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen) yang berasal dari ternak ruminansia.
8.Daging Industri (Manufacturing Meat) adalah bagian daging dalam bentuk bulky dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri.
9.Jeroan (Edible Offal) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.
10.Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
13.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
14.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
16.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17.Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
18.Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (pre requisite) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
19.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
21.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
22.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas perizinan pertanian.
23.Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan tugas di bidang Kesmavet.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

a.melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
b.menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya bebas dari Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi manusia; dan
c.memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

(1)Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
(2)Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai format-1.
(4)Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Otoritas Veteriner Kesmavet.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.
(6)Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemasukan sesuai dengan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

(1)Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:

a.jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
b.masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia;
c.Negara Asal dan Unit Usaha; dan
d.kemasan, label, dan pengangkutan.

Pasal 7

(1)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk:

a.karkas, daging, dan jeroan beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 180C; dan
b.karkas dan daging segar dingin (chilled) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 40C.

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus bebas dari:

a.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
b.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil;
c.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan African Swine Fever (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
d.Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND), Duck Viral Hepatitis (DVH), dan Duck Viral Enteritis (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

Pasal 10

(1)Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal.
(2)Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.daging tanpa tulang (boneless/deboned meat), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (Mechanically Separated Meat/MSM dan Mechanically Deboned Meat/MDM); atau
2. b.daging dengan tulang (bone-in meat).
(3)Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b harus berasal dari:
1. a.ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
2. b.ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
3. c.ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
4. d.karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi Specified Risk Material (SRM).

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2.Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3.Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (Prime Cut), Daging Potongan Sekunder (Secoundary Cut), Daging Variasi (Variety/Fancy Meats), dan Daging Industri (Manufacturing Meat).
5.Daging Potongan Primer (Prime Cut) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
6.Daging Potongan Sekunder (Secondary Cut) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
7.Daging Variasi (Variety/Fancy Meats) adalah bagian dari daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Industri, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen) yang berasal dari ternak ruminansia.
8.Daging Industri (Manufacturing Meat) adalah bagian daging dalam bentuk bulky dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri.
9.Jeroan (Edible Offal) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.
10.Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
13.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
14.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
16.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17.Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
18.Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (pre requisite) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
19.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
21.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
22.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas perizinan pertanian.
23.Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan tugas di bidang Kesmavet.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

a.melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
b.menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya bebas dari Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi manusia; dan
c.memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

(1)Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
(2)Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai format-1.
(4)Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Otoritas Veteriner Kesmavet.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.
(6)Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemasukan sesuai dengan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

(1)Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:

a.jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
b.masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia;
c.Negara Asal dan Unit Usaha; dan
d.kemasan, label, dan pengangkutan.

Pasal 7

(1)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk:

a.karkas, daging, dan jeroan beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 180C; dan
b.karkas dan daging segar dingin (chilled) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 40C.

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus bebas dari:

a.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
b.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil;
c.Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan African Swine Fever (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
d.Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND), Duck Viral Hepatitis (DVH), dan Duck Viral Enteritis (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

Pasal 10

(1)Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal.
(2)Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.daging tanpa tulang (boneless/deboned meat), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (Mechanically Separated Meat/MSM dan Mechanically Deboned Meat/MDM); atau
2. b.daging dengan tulang (bone-in meat).
(3)Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b harus berasal dari:
1. a.ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
2. b.ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
3. c.ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
4. d.karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi Specified Risk Material (SRM).