Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 36/Permentan/RC.200/3/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 2 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4890);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3013
Memperhatikan
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN.
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Pertanian.
Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (stakeholder) wajib mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.
Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern secara berkala kepada Menteri Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3015
Penetapan tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I terkait.
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan unit Eselon I, Inspektur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Unggulan Lingkup Kementerian Pertanian.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari auditan (entitas) yang terkait dengan penugasan pengawasan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014 MENTERI PERTANIAN SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/Permentan/RC.200/3/2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tatakelola yang baik (good governance) yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional maupun internal yang berlaku secara menyeluruh bagi APIP. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat, tercermin dari diterbitkannya berbagai peraturan perundang- undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance serta peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah mengeluarkan paket peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good government governance), antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Inpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas- PPK) Jangka Panjang 2010 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014; dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selanjutnya dalam rangka www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3017 mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, Pemerintah juga telah menetapkan paket Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara, diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; dan (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang tujuannya mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja secara transparan dan akuntabel. APIP memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka optimalisasi peran pengawasan intern, APIP harus dapat memilih skala prioritas terhadap sasaran pengawasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Prioritas Sasaran pengawasan tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan secara tepat dan relevan dengan isu-isu aktual yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing. APIP dalam menyusun PKPT harus mengacu pada Piagam Audit Internal (Audit Internal Charter/AIC), Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Pengawasan Intern masing-masing APIP. Selain itu, memperhatikan program-program Pemerintah, terutama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), Kebijakan Pengawasan Nasional, dan isu-isu aktual yang muncul pada tahun-tahun terakhir, khususnya kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka merespon tuntutan masyarakat melakukan rekonstruksi dan transformasi pengawasan intern Kementerian Pertanian, penyusunan Piagam Audit Internal (IAC), Renstra dan Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengawasan agar lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan pada 6 (enam) kegiatan utama yaitu: (1) Transformasi Pengawasan Intern, (2) Pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, (3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan,dan (4) Peningkatan Kualitas SAKIP/LAKIP Kementerian Pertanian, (5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (6) Pembinaan Tekad Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (7) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 8 Pendekatan kebijakan pengawasan ini dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian-kejadian masa lalu dan jangka pendek, namun lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah untuk peningkatan kinerja ke depan guna mendukung tercapainya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan;
B. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan mengemban fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan penugasan Menteri Pertanian; (4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. C. Visi dan Misi Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian: “Menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan kepemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Kementerian Pertanian.” Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3019
D. Kewenangan dan Tanggungjawab Sesuai dengan Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan penuh, bebas dan tidak dibatasi untuk: (1) Mengakses data/informasi/dokumen, aset/properti, dan personil (termasuk pihak ketiga) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh; (2) Mengalokasikan sumberdaya dan menentukan metode audit dan pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang meliputi penilaian dan evaluasi tingkat kecukupan dan efektivitas tatakelola organisasi, manajemen risiko dan kualitas kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, mencakup:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 10
Dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi nilai profesionalisme, independensi, obyektivitas, integritas dengan berpedoman pada Kode Etik dan Standar Audit (KESA) serta Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertanian. E. Maksud dan Tujuan Kebijakan pengawasan ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian, untuk:
F. Ruang Lingkup Ruang lingkup kebijakan pengawasan ini terdiri dari: (1) Transformasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan, (2) Pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, (3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran, (4) Peningkatan Kualitas SAKIP/LAKIP Kementerian Pertanian, (5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30111 Pemerintah (SPIP), (6) Pembinaan tekad anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan (7) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kapasitas Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. G. Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal. Adapun kebijakan pengawasan intern diperuntukan bagi para penentu kebijakan internal Inspektorat Jenderal, para auditor, para pimpinan Unit Kerja eselon I, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Pimpinan Satuan Kerja (Satker) Daerah serta para pemangku kepentingan (stakeholder) yang membidangi Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 12 BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN Kebijakan Pengawasan merupakan keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Manajemen disini adalah instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan, mengambil keputusan di bidang pengawasan. Instansi atau pejabat di bidang pengawasan, dalam hal ini adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Menteri, Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan Pemerintah Daerah (Pemda). Keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh instansi atau pejabat tersebut dapat berupa Ketetapan, Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri/Kepala LPNK, dan Pemerintah Daerah, yang dalam konteks ini berada di bidang pengawasan. Keputusan tersebut secara formal merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh unsur manajemen di bawahnya, bahkan bagi masyarakat pada umumnya. A. Arah Kebijakan Pengawasan Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian diarahkan pada: (1) peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi dan sinergitas pengawasan baik intern maupun ekstern; (2) percepatan pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan; dan (3) pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan intern untuk memberikan arah atau pedoman bagi seluruh auditor di lingkup Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta untuk menginformasikan kepada para pimpinan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait program/kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30113 B. Paradigma Pengawasan Perubahan menjadi sebuah keniscayaan dan selalu terjadi secara berkelanjutan yang harus dihadapi oleh siapapun. Setiap perubahan akan membawa konsekuensi dan menimbulkan risiko baru, sehingga unit kerja harus mampu mengidentifikasikan perubahan yang terjadi dan memberi keyakinan bahwa proses pengelolaan risiko oleh manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Menyikapi tuntutan perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan transformasi pengawasan dengan merubah paradigma pengawasan intern. Perubahan paradigma pengawasan dimaksudkan untuk memberikan cara pandang baru bagi orang lain dan terhadap diri dan lingkungannya untuk mempengaruhi pola berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif) bagi pimpinan APIP, auditor dan auditan terhadap penyelenggaran program/kegiatan pengawasan guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam dunia pengawasan dikenal ada tiga jenis pengawasan, yaitu watch dog, consulting partnership dan quality assurance. Masing- masing paradigma pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal adalah consulting partner dan menuju ke quality assurance. Penyelenggaraan paradigma diperlukan komitmen bersama antara para pimpinan Inspektorat Jenderal dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 14 seluruh auditor serta dukungan dari berbagai pihak untuk memahami perlunya paradigma baru yang secara umum telah mengalami pergeseran. C. Kebijakan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, bahwa APIP mempunyai peran sebagai penjamin mutu (Quality Assurance) bagi manajemen. Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian dan program 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian melalui peran sebagai: pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini dengan pendekatan perubahan proses bisnis melalui:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30115
dan
Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services).
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 16
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 18
Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pengawasan, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan peningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian, melalui:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30119 BAB III BENTUK DAN JENIS PENGAWASAN Sejalan dengan paradigma pengawasan yang telah ditetapkan, maka bentuk dan jenis pengawasan lebih kearah preventif dan pre-emtif, namun tidak serta-merta meninggalkan bentuk represif dan korektif, jika hal tersebut diperlukan. Masing-masing bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Inspektorat Jenderal memiliki tugas mendukung dan membantu Menteri Pertanian dalam pencapaian program/kebijakan dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam rangka mendorong pencapaian program/kebijakan Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.301 20
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30121
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.30123 BAB IV PENUTUP Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan untuk merespon secara cepat terhadap masalah aktual (current issue) yang berkembang di tingkat nasional maupun di internal Kementerian Pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Pertanian serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Pertanian terhadap permasalahan yang berkembang. Demikian Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian disusun agar dapat digunakan sebagai acuan oleh Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan seluruh unit eselon I wajib mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan intern ini. Kebijakan Pengawasan Intern ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis atas masukan-masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder). MENTERI PERTANIAN SUSWONO www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)