DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan efektivitas fasilitasi asuransi pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk subsektor:

a.Petani yang berusaha tani sub sektor Tanaman pangan;
b.Petani yang berusaha tani sub sektor hortikultura:
c.Petani yang berusaha tani sub sektor Perkebunan; dan
d.Petani yang berusaha tani sub sektor Peternakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh:
1. a.Direktorat Jenderal;
2. b.Dinas provinsi; dan/atau
3. c.Dinas kabupaten/kota.
(2)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Asuransi pola bantuan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang perasuransian berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tim provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
(3)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal paling sedikit dari unsur Dinas provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon peserta asuransi yang diusulkan oleh kabupaten/kota;
2. b.melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
3. c.melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.
  1. 6.Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/walikota.
(3)Keanggotaan tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal paling sedikit dari unsur Dinas kabupaten/kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan Premi atau Kontribusi kepada tim provinsi;
2. b.melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
3. c.melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2025 MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023