DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Nomor: 37/Permentan/OT.140/3/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah masuk, keluar, dan menyebarnya hama dan penyakit hewan karantina ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditularkan melalui unggas, dilakukan tindakan karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

(3)Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
9.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TlNDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Pemasukan Unggas adalah kegiatan memasukkan unggas dari luar ke wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara
3.Pengeluaran Unggas adalah kegiatan mengeluarkan unggas ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara
4.Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
5.Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit unggas yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
6.Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.
7.Instalasi Karantina Unggas yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
8.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan unggas ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Persyaratan Kesehatan Unggas (Health Requirements) adalah persyaratan di bidang kesehatan unggas yang dikeluarkan negara tujuan yang memuat status kesehatan unggas di negara asal, status kesehatan unggas di peternakan asal, dan perlakuan kesehatan unggas serta tindakan karantina yang harus dipenuhi oleh negara asal.
10.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan unggas.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
1. a.petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan
2. b.setiap orang dalam melakukan pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar upaya pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pemasukan dan pengeluaran unggas ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, pemasukan dan pengeluaran unggas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

(1)Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
2. b.melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
3. c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
(2)Pemasukan unggas yang transit di suatu negara, selain memenuhi persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit.
(3)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang menerangkan:
1. a.jenis dan jumlah unggas; dan
2. b.sehat dan layak untuk dilalulintaskan.

Pasal 5

(1)Pemasukan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari negara bebas HPHK Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK Golongan II.
(2)Dalam hal terjadinya suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit, pemasukan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan kewajiban tambahan.
(3)Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain tindakan perlakuan, pengujian, pengamatan dan/atau pengasingan di negara asal sesuai dengan jenis HPHK.
(4)Penetapan jenis HPHK Golongan I dan HPHK Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemasukan unggas dapat berasal dari negara yang tidak bebas HPHK Golongan I dan/atau sedang terjadi wabah HPHK Golongan II untuk kepentingan nasional dan/atau repatriasi unggas yang dilindungi.
(2)Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan mutu dan keragaman genetik;
2. b.penelitian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah; dan/atau
3. c.pemenuhan kekurangan bibit di dalam negeri.
(3)Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
(2)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.
(3)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas karantina di tempat pemasukan.

Pasal 8

Pemasukan unggas yang berasal dari negara yang tidak bebas HPHK Golongan I dan/atau sedang terjadi wabah HPHK Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan.

Pasal 9

(1)Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau kuasanya menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan unggas paling lambat pada saat tiba di tempat pemasukan.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat kesehatan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah masuk, keluar, dan menyebarnya hama dan penyakit hewan karantina ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditularkan melalui unggas, dilakukan tindakan karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

(3)Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
9.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TlNDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Pemasukan Unggas adalah kegiatan memasukkan unggas dari luar ke wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara
3.Pengeluaran Unggas adalah kegiatan mengeluarkan unggas ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara
4.Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
5.Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit unggas yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
6.Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.
7.Instalasi Karantina Unggas yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
8.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan unggas ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Persyaratan Kesehatan Unggas (Health Requirements) adalah persyaratan di bidang kesehatan unggas yang dikeluarkan negara tujuan yang memuat status kesehatan unggas di negara asal, status kesehatan unggas di peternakan asal, dan perlakuan kesehatan unggas serta tindakan karantina yang harus dipenuhi oleh negara asal.
10.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan unggas.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
1. a.petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan
2. b.setiap orang dalam melakukan pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar upaya pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 3

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

(1)Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
2. b.melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
3. c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
(2)Pemasukan unggas yang transit di suatu negara, selain memenuhi persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit.
(3)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang menerangkan:
1. a.jenis dan jumlah unggas; dan
2. b.sehat dan layak untuk dilalulintaskan.

Pasal 5

(1)Pemasukan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari negara bebas HPHK Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK Golongan II.
(2)Dalam hal terjadinya suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit, pemasukan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan kewajiban tambahan.
(3)Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain tindakan perlakuan, pengujian, pengamatan dan/atau pengasingan di negara asal sesuai dengan jenis HPHK.
(4)Penetapan jenis HPHK Golongan I dan HPHK Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemasukan unggas dapat berasal dari negara yang tidak bebas HPHK Golongan I dan/atau sedang terjadi wabah HPHK Golongan II untuk kepentingan nasional dan/atau repatriasi unggas yang dilindungi.
(2)Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan mutu dan keragaman genetik;
2. b.penelitian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah; dan/atau
3. c.pemenuhan kekurangan bibit di dalam negeri.
(3)Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
(2)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.
(3)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas karantina di tempat pemasukan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau kuasanya menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan unggas paling lambat pada saat tiba di tempat pemasukan.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat kesehatan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000