DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Nomor: 16
Tahun: 1992
Ditetapkan: 8 Juni 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

c.bahwa tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati;
d.bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antarnegara dan dari suatu area kearea lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme penggangu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati;
e.bahwa untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh;
f.bahwa peraturan perundang-undangan yang menyangkut perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan warisan pemerintah kolonial yang masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, perlu dicabut;
g.bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
h.bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
2. 3.Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. 4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. 5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2.Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3.Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan;
4.Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
5.Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
6.Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7.Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8.Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut;
9.Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
10.Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya;
11.Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
12.Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;
13.Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 2

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berasaskan kelestarian sumber-daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan;

Pasal 3

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan :

a.mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
b.mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
c.mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
d.mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi :

a.persyaratan karantina;
b.tindakan karantina;
c.kawasan karantina;
d.jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;
e.tempat pemasukan dan pengeluaran.

BAB II

PERSYARATAN KARANTINA

Pasal 5

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
b.melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 6

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib;

a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
b.melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7

(1)Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, keculai media pembawa yang tergolong benda lain;
2. b.melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
3. c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 8

Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 9

(1)Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
(2)Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
(3)Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Peraturan turunan (18)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Peraturan turunan (18)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020