DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Nomor: 38/Permentan/OT.140/3/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/9/2010;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu mengatur kembali Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap 2 Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 36);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 37);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 842);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 6);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut media pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/ atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 3
2.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3.Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Penganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
6.Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
7.Tempat Lain adalah suatu tempat di luar instalasi karantina tumbuhan yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
8.Alat Angkut Media Pembawa yang selanjutnya disebut alat angkut adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan tindakan karantina, syarat dan tata cara penetapan atau persetujuan tempat lain untuk melakukan tindakan karantina, dan wilayah layanan karantina.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

Pasal 4

(1)Tindakan karantina dilaksanakan di tempat pemasukan atau pengeluaran di dalam instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina. 4
(2)Dalam hal tertentu tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.
(3)Pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di dalam instalasi karantina atau di tempat lain di luar instalasi karantina di dalam wilayah Negara

Pasal 5

(1)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan.
(2)Petugas karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bertugas di Badan Karantina Pertanian.

Pasal 6

Tindakan karantina di luar tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Tindakan karantina di luar tempat pemasukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan di negara asal.
(2)Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tindakan karantina di luar tempat pemasukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam hal:

a.media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan;
b.tidak tersedia instalasi karantina atau tempat lain di tempat pemasukan;
c.instalasi karantina atau tempat lain di tempat pemasukan, belum mencukupi untuk menampung media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina; dan/atau
d.berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan.

Pasal 9

Media pembawa yang akan dibawa dari tempat pemasukan ke luar tempat pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina, wajib: 5

a.menggunakan alat angkut yang dapat menjamin tidak tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dan menjamin keutuhan media pembawa selama di perjalanan sampai di tempat tujuan; dan
b.di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/9/2010;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu mengatur kembali Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap 2 Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 36);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 37);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 842);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 6);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut media pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/ atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 3
2.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3.Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Penganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
6.Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
7.Tempat Lain adalah suatu tempat di luar instalasi karantina tumbuhan yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
8.Alat Angkut Media Pembawa yang selanjutnya disebut alat angkut adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

Pasal 4

(1)Tindakan karantina dilaksanakan di tempat pemasukan atau pengeluaran di dalam instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina. 4
(2)Dalam hal tertentu tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.
(3)Pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di dalam instalasi karantina atau di tempat lain di luar instalasi karantina di dalam wilayah Negara

Pasal 5

(1)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan.
(2)Petugas karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bertugas di Badan Karantina Pertanian.

Pasal 6

Tindakan karantina di luar tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Tindakan karantina di luar tempat pemasukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan di negara asal.
(2)Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tindakan karantina di luar tempat pemasukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam hal:

a.media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan;
b.tidak tersedia instalasi karantina atau tempat lain di tempat pemasukan;
c.instalasi karantina atau tempat lain di tempat pemasukan, belum mencukupi untuk menampung media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina; dan/atau
d.berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan.

Pasal 9

Media pembawa yang akan dibawa dari tempat pemasukan ke luar tempat pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina, wajib: 5

a.menggunakan alat angkut yang dapat menjamin tidak tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dan menjamin keutuhan media pembawa selama di perjalanan sampai di tempat tujuan; dan
b.di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010