DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 Tahun 2015

Nomor: 38/Permentan/SR.320/7/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan penerbitan Nomor Pendaftaran Ulang yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas berupa serangan hama, kekeringan dan banjir, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014- 2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/ 10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/Permentan/SR.140/8/2011 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK. Pasal I Mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dengan menyisipkan Pasal 16A, berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 16A

(1)Dalam hal proses uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terjadi gangguan berupa serangan hama, kekeringan, dan banjir yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas sehingga melewati masa berlakunya nomor Pendaftaran ulang dapat diterbitkan nomor Pendaftaran ulang sementara.
(2)Penerbitan nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan dibuktikan Berita Acara kegagalan akibat gangguan yang diketahui oleh pimpinan lembaga uji efektivitas.
(3)Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
(4)Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pasal II Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan penerbitan Nomor Pendaftaran Ulang yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas berupa serangan hama, kekeringan dan banjir, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014- 2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/ 10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

Menetapkan

Pasal 16A

(1)Dalam hal proses uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terjadi gangguan berupa serangan hama, kekeringan, dan banjir yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas sehingga melewati masa berlakunya nomor Pendaftaran ulang dapat diterbitkan nomor Pendaftaran ulang sementara.
(2)Penerbitan nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan dibuktikan Berita Acara kegagalan akibat gangguan yang diketahui oleh pimpinan lembaga uji efektivitas.
(3)Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
(4)Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pasal II Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR