DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020

Nomor: 41
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu 2020, No. 1755 Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2020, No. 1755

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar POPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
(3)Balai Besar POPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Besar POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar POPT menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
b.pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
c.pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu; 2020, No. 1755
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman;
g.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
h.pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
i.pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT .

Pasal 5

(1)Balai Besar POPT terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar POPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara. Bagian Kedua Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

(1)Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 2020, No. 1755
(2)Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
(3)Balai Besar PPMBTPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
b.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikulktura;
c.pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
d.pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
e.pelaksanaan sertifikasi International Seed Testing Association (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
f.pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; 2020, No. 1755
g.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
h.penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Pasal 10

(1)Balai Besar PPMBTPH terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar PPMBTPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2020, No. 1755

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar POPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
(3)Balai Besar POPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Besar POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar POPT menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
b.pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
c.pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu; 2020, No. 1755
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman;
g.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
h.pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
i.pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT .

Pasal 5

(1)Balai Besar POPT terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar POPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 2020, No. 1755
(2)Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
(3)Balai Besar PPMBTPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
b.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikulktura;
c.pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
d.pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
e.pelaksanaan sertifikasi International Seed Testing Association (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
f.pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; 2020, No. 1755
g.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
h.penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Pasal 10

(1)Balai Besar PPMBTPH terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar PPMBTPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.