DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Tanaman Pangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas: a. Balai Besar Peramalan OPT; b. Balai Besar PPMBTPH; dan c. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman. Balai Besar Peramalan OPT mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Balai PMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar Peramalan OPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
3.Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
4.Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut Balai PMPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

a.Balai Besar Peramalan OPT;
b.Balai Besar PPMBTPH; dan
c.Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Besar Peramalan OPT berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar Peramalan OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis Balai Besar Peramalan OPT dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 5

Balai Besar Peramalan OPT mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Peramalan OPT menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan analisis data dan informasi hasil pengamatan serangan dan faktor penentu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.penyusunan hasil pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
d.penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
g.pemberian pelayanan kegiatan pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Peramalan OPT.

Pasal 7

Balai Besar Peramalan OPT terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 9

Struktur organisasi Balai Besar Peramalan OPT digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Balai Besar PPMBTPH berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar PPMBTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022