DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; 2020, No. 1756 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

a.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya; 2020, No. 1756
b.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
c.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;dan
d.Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang selanjutnya disebut BBPPTP Surabaya merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP Surabaya secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
(3)BBPPTP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BBPPTP Surabaya mempunyai tugas melaksanakan perbanyakan benih, pengembangan pengujian dan pengawasan mutu benih, pengembangan proteksi tanaman, pengembangan kawasan organik dan identifikasi komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu, dan laboratorium. 2020, No. 1756

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perbanyakan benih;
b.pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
c.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;
d.pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
e.pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
f.pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
g.pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknik pengendalian OPT perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;
h.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
i.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
j.pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
k.pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
l.pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m.pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
n.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 2020, No. 1756
o.pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
p.penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

(1)BBPPTP Surabaya terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi BBPPTP Surabaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, evaluasi, pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 8

(1)Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang selanjutnya disebut BBPPTP Medan merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP Medan secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
(3)BBPPTP Medan dipimpin oleh seorang Kepala. 2020, No. 1756

Pasal 9

BBPPTP Medan mempunyai tugas melaksanakan perbanyakan benih, pengembangan pengujian dan pengawasan mutu benih, pengembangan proteksi tanaman, pengembangan kawasan organik dan identifikasi komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu, dan laboratorium.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BBPPTP Medan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perbanyakan benih;
b.pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
c.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;
d.pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
e.pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
f.pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
g.pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknik pengendalian OPT perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;
h.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
i.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
j.pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
k.pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan; 2020, No. 1756
l.pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m.pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
n.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
o.pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;dan
p.penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

a.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya; 2020, No. 1756
b.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
c.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;dan
d.Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang selanjutnya disebut BBPPTP Surabaya merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP Surabaya secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
(3)BBPPTP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perbanyakan benih;
b.pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
c.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;
d.pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
e.pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
f.pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
g.pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknik pengendalian OPT perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;
h.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
i.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
j.pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
k.pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
l.pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m.pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
n.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 2020, No. 1756
o.pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
p.penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

(1)BBPPTP Surabaya terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi BBPPTP Surabaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang selanjutnya disebut BBPPTP Medan merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP Medan secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
(3)BBPPTP Medan dipimpin oleh seorang Kepala. 2020, No. 1756

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BBPPTP Medan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perbanyakan benih;
b.pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
c.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;
d.pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
e.pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
f.pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
g.pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknik pengendalian OPT perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;
h.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
i.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
j.pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
k.pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan; 2020, No. 1756
l.pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m.pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
n.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
o.pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;dan
p.penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.