DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Perkebunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas: a. BBPPTP; dan b. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan proteksi tanaman perkebunan. BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat BBPPTP adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
3.Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang selanjutnya disebut BPTP Pontianak adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

a.BBPPTP; dan
b.Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi:

a.BBPPTP Surabaya;
b.BBPPTP Medan; dan
c.BBPPTP Ambon.

Pasal 4

(1)BBPPTP berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Pembinaan Teknis BBPPTP dilaksanakan oleh:

a.Direktur Perbenihan Perkebunan, untuk bidang perbenihan; dan
b.Direktur Perlindungan Perkebunan, untuk bidang proteksi.

Pasal 6

BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BBPPTP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyakan benih;
c.pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
d.pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
e.pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
f.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
g.pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
h.pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
i.pelaksanan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
j.pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
k.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
l.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
m.pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
n.pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
o.pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
p.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
q.penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
r.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Pasal 8

BBPPTP terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

Struktur organisasi BBPPTP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…