DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020

Nomor: 43
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2020, No. 1757 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2020, No. 1757

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pusat Veteriner Farma yang selanjutnya disebut Pusvetma merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)Pusvetma secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Pusvetma dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Pusvetma mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusvetma menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, evaluasi dan laporan;
b.pelaksanaan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
c.pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
d.pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
e.pelaksanaan evaluasi dan pemantauan efektifitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
f.pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus; 2020, No. 1757
g.pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
h.pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
i.pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
j.pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
k.pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
l.pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi;
m.pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
n.pengelolaan prasarana dan sarana produksi; dan
o.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 5

(1)Pusvetma terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Pusvetma tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha, rumah tangga, prasarana sarana, dan penatausahaan barang milik negara. Bagian Kedua Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Pasal 7

(1)Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2020, No. 1757
(2)BBPMSOH secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
c.pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
d.pelaksanaan pengkajian obat hewan;
e.pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
f.pelaksanaan pelayanan teknis pengujian obat hewan;
g.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan;
h.pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
i.pengelolaan hewan percobaan;
j.pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
k.pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
l.pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
m.pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
n.pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
o.pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
p.pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan; 2020, No. 1757
q.pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
r.pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan;
s.pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
t.pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium;
u.pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan;
v.pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja; dan
w.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 10

(1)BBPMSOH terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi BBPMSOH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2020, No. 1757

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pusat Veteriner Farma yang selanjutnya disebut Pusvetma merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)Pusvetma secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Pusvetma dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Pusvetma mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusvetma menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, evaluasi dan laporan;
b.pelaksanaan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
c.pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
d.pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
e.pelaksanaan evaluasi dan pemantauan efektifitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain;
f.pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus; 2020, No. 1757
g.pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
h.pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
i.pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
j.pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
k.pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
l.pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi;
m.pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
n.pengelolaan prasarana dan sarana produksi; dan
o.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 5

(1)Pusvetma terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Pusvetma tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2020, No. 1757
(2)BBPMSOH secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
c.pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
d.pelaksanaan pengkajian obat hewan;
e.pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
f.pelaksanaan pelayanan teknis pengujian obat hewan;
g.pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan;
h.pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
i.pengelolaan hewan percobaan;
j.pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
k.pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
l.pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
m.pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
n.pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
o.pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
p.pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan; 2020, No. 1757
q.pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
r.pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan;
s.pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
t.pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium;
u.pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan;
v.pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja; dan
w.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 10

(1)BBPMSOH terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi BBPMSOH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.