DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas: a. BBVF PUSVETMA; b. BBPMSOH; c. BB-Vet; d. BBIB e. BBPTU-HPT Baturraden; f. BIB; g. BET; h. BPMSPH; i. BPMSP; j. B-Vet; k. BPTU-HPT; dan l. Loka Veteriner Jayapura. Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA yang selanjutnya disebut BBVF PUSVETMA adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan.
3.Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, analisis, dan pemantauan obat hewan.
4.Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disebut BB-Vet adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.
5.Balai Besar Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BBIB adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan dan penguatan metode inseminasi buatan.
6.Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden yang selanjutnya disebut BBPTU-HPT Baturraden adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.
7.Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BIB adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan metode inseminasi buatan.
8.Balai Embrio Ternak yang selanjutnya disingkat BET adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi, pemuliabiakan, pemasaran dan distribusi embrio ternak.
9.Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang selanjutnya disingkat BPMSPH adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeriksaaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.
10.Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang selanjutnya disingkat BPMSP adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengujian, sertifikasi, dan pengawasan mutu dan keamanan pakan.
11.Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengamatan, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan.
12.Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a.BBVF PUSVETMA;
b.BBPMSOH;
c.BB-Vet;
d.BBIB
e.BBPTU-HPT Baturraden;
f.BIB;
g.BET;
h.BPMSPH;
i.BPMSP;
j.B-Vet;
k.BPTU-HPT; dan
l.Loka Veteriner Jayapura.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BBVF PUSVETMA berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)BBVF PUSVETMA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
(3)BBVF PUSVETMA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis BBVF PUSVETMA dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

BBVF PUSVETMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BBVF PUSVETMA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan produksi obat hewan;
c.pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
d.penyiapan dan peningkatan mutu bahan baku dan obat hewan;
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi efektifitas obat hewan;
f.pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus;
g.pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
h.pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
i.pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
j.pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
k.pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan usaha;
l.pelaksanaan pemeriksaan intern;
m.pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi;
n.pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
o.pengelolaan prasarana dan sarana produksi;
p.pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
q.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVF PUSVETMA.

Pasal 7

BBVF PUSVETMA terdiri atas:

a.Dewan Pengawas;
b.Bagian Umum;
c.Satuan Pemeriksaan Intern;
d.Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

(1)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBVF PUSVETMA.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
(3)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BBVF PUSVETMA.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…