DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana· teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refortnasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan · Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ( (
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.
4.Kepala Badan PPSDMP yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. ( Pasa12 UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

a.Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
b.Balai Besar Pelatihan; dan
c.Balai Pelatihan Pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPMKP merupakan UPT di bidang pelatihan, berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)PPMKP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
(3)PPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

PPMKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
b.pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c.pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
d.pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
e.pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
f.pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
g.pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
h.pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
1. 1.pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
j.pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
k.pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
1. 1.pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;·
m.pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
n.pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
o.pengelolaan unit inkubator manajemen;
p.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
q.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; ( (
r.pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
s.pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 6

(1)PPMKP terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi PPMKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara. Bagian Kedua Balai Besar Pelatihan

Pasal 8

( 1) Balai Besar Pelatihan merupakan UPT di bidang pelatihan yang berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)Balai Besar Pelatihan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
(3)Balai Besar Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. ( (

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
b.pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c.pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
d.pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
e.pelaksanaan pelatihan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
f.pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
g.pelaksanaan uji kompetensi di bidangnya;
h.pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
1. 1.pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
j.pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau petemakan swadaya;
k.pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
1. 1.pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
m.pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan _fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
n.pengelolaan unit inkubator usaha tani;
o.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
p.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
q.pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (
r.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 11

(1)Balai Besar Pelatihan terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana· teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refortnasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan · Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ( (
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.
4.Kepala Badan PPSDMP yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. ( Pasa12 UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

a.Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
b.Balai Besar Pelatihan; dan
c.Balai Pelatihan Pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPMKP merupakan UPT di bidang pelatihan, berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)PPMKP secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
(3)PPMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
b.pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c.pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
d.pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
e.pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
f.pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
g.pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
h.pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
1. 1.pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
j.pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
k.pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
1. 1.pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;·
m.pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
n.pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
o.pengelolaan unit inkubator manajemen;
p.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
q.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan; ( (
r.pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
s.pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 6

(1)PPMKP terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi PPMKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara. Bagian Kedua Balai Besar Pelatihan

Pasal 8

( 1) Balai Besar Pelatihan merupakan UPT di bidang pelatihan yang berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)Balai Besar Pelatihan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
(3)Balai Besar Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
b.pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c.pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
d.pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
e.pelaksanaan pelatihan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
f.pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
g.pelaksanaan uji kompetensi di bidangnya;
h.pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
1. 1.pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
j.pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau petemakan swadaya;
k.pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
1. 1.pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
m.pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan _fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
n.pengelolaan unit inkubator usaha tani;
o.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
p.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
q.pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (
r.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 11

(1)Balai Besar Pelatihan terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Besar Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.