DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2019

Nomor: 47
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Tanah dan Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 2019, No. 1308 Indonesia Nomor 5168);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Museum Tanah dan Pertanian adalah lembaga yang menjadi pusat informasi dan edukasi pertanian tematik yang merepresentasikan sejarah tanah dan pertanian dan konsep pertanian masa depan. 2019, No. 1308

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Museum Tanah dan Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
(2)Museum Tanah dan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Tanah dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penghapusan, pengalihan, dan peminjaman koleksi museum;
b.pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi museum;
c.pelaksanaan pengamanan museum;
d.pelaksanaan pengkajian koleksi, tata kelola, pengunjung dan program museum;
e.pelaksanaan pemanfaatan museum; dan
f.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, kearsipan dan kerumahtanggaan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas:
1. a.Kepala; 2019, No. 1308
2. b.Petugas Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Museum Tanah dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh kepala.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No. 1308

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Museum Tanah dan Pertanian.

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Museum Tanah dan Pertanian.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 2019, No. 1308 Indonesia Nomor 5168);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Museum Tanah dan Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
(2)Museum Tanah dan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Tanah dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penghapusan, pengalihan, dan peminjaman koleksi museum;
b.pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi museum;
c.pelaksanaan pengamanan museum;
d.pelaksanaan pengkajian koleksi, tata kelola, pengunjung dan program museum;
e.pelaksanaan pemanfaatan museum; dan
f.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, kearsipan dan kerumahtanggaan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas:
1. a.Kepala; 2019, No. 1308
2. b.Petugas Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Museum Tanah dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh kepala.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No. 1308

Pasal 8

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Museum Tanah dan Pertanian.