DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Tanah dan Pertanian;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Museum Tanah dan Pertanian merupakan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
(2)Museum Tanah dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Tanah dan Pertanian menyelenggarakan fungsi: ( (

a.pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penghapusan, pengalihan, dan peminjaman koleksi museum;
b.pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi museum;
c.pelaksanaan pengamanan museum;
d.pelaksanaan pengkajian koleksi, pengunjung dan program museum;
e.pelaksanaan pemanfaatan museum; dan tata kelola,
f.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 5

( 1) Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi Museum Tanah dan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT.
(3)Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas beberapa jenis jabatan f�ngsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA Pasa19 Kepala Museum Tanah dan Pertanian menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Museum Tanah dan Pertanian.

Pasal 11

UPT harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. ( (

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Tanah dan Pertanian;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Museum Tanah dan Pertanian merupakan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
(2)Museum Tanah dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Tanah dan Pertanian menyelenggarakan fungsi: ( (

a.pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penghapusan, pengalihan, dan peminjaman koleksi museum;
b.pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan koleksi museum;
c.pelaksanaan pengamanan museum;
d.pelaksanaan pengkajian koleksi, pengunjung dan program museum;
e.pelaksanaan pemanfaatan museum; dan tata kelola,
f.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 5

( 1) Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi Museum Tanah dan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT.
(3)Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas beberapa jenis jabatan f�ngsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA Pasa19 Kepala Museum Tanah dan Pertanian menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Museum Tanah dan Pertanian.

Pasal 11

UPT harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. ( (