Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/KP.240/9/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 49/Permentan/KP.240/9/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 2
85);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.
Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk penyesuaian (inpassing) dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1338 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49/Permentan/KP.240/9/2015 TANGGAL : 3 September 2015 PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemenuhan pangan bagi negara sampai perseorangan dengan jumlah yang cukup, mutu yang sesuai, beragam, bergizi seimbang dan aman secara fisik dan rohani (tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat) yang tersedia secara merata dan terjangkau, merupakan perwujudan ketahanan pangan. Sasaran utama ketahanan pangan adalah agar perseorangan warga negara dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangannya, tanpa bisa didikte oleh pihak atau kepentingan lain. Salah satu hak tersebut adalah tekad untuk kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan (warga negara) melalui produksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Pencapaian ketahanan pangan nasional di masa mendatang bukan merupakan tugas yang mudah, tetapi semakin sulit dan kompleks. Indonesia yang pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk 252 (dua ratus lima puluh dua) juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan persen) per tahun, memerlukan pangan dalam jumlah yang besar dan semakin beragam dan berkualitas. Dengan potensi dan sumber daya pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, diharapkan kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan sampai 70% (tujuh puluh persen) hingga tahun 2050 (dengan tahun dasar 2012) dapat dicapai. Hal ini tentu saja dengan didukung sumber daya manusia, budaya dan teknologi kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis dibidang ketahanan pangan yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan menyatakan bahwa selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan Pangan yang akan 5 dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. B. Tujuan Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi, dan pelaksanaan uji kompetensi. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
6
BAB II JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, STANDAR KOMPETENSI, A. Jenjang Jabatan dan Pangkat
B. Standar Kompetensi Analis Ketahanan Pangan Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
7
8
aa. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi; bb. menganalisis pola konsumsi pangan; cc. mengolah data/informasi preferensi konsumsi pangan; dd. menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga; ee. melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis); ff. memahami prosedur pelaksanaan pengkajian; gg. melaksanakan pengkajian; hh. menyusun laporan hasil pengkajian; ii. mengolah dan menganalisis bahan pembuatan peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
9 BAB III ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI A. Hasil uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing, dan Kenaikan Jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan. B. Kepala Badan Ketahanan Pangan dalam menetapkan uji kompetensi dibantu oleh Tim Penguji yang berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
C. Tim Penguji dibentuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan. D. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang berkedudukan secara ex officio berada di Bagian Umum Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. E. Sekretariat Tim Penguji terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kepegawaian pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. F. Sekretariat Tim Penguji bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi untuk Tim Penguji. BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA UJI KOMPETENSI A. Persyaratan Uji Kompetensi
B. Tata Cara Uji Kompetensi
11 BAB V PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI A. Pembobotan Penilaian
1) jawaban singkat sebanyak 35% (tiga puluh lima persen); 2) essai sebanyak 35% (tiga puluh lima persen); dan 3) wawancara sebanyak 30% (tiga puluh persen).
1) essai sebanyak 30% (tiga puluh persen); 2) pemaparan pemecahan masalah sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 30% (tiga puluh persen).
1) jawaban singkat sebanyak 30% (tiga puluh persen); 2) essai sebanyak 40% (empat puluh persen); dan 3) wawancara sebanyak 30% (tiga puluh persen).
1) essai sebanyak 20% (dua puluh persen); 2) pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen). B. Materi Uji Kompetensi
12 C. Kelulusan Uji Kompetensi
D. Lokasi Uji Kompetensi
BAB VI PENUTUP Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN 13 Format 1 SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI UJI KOMPETENSI ANALIS KETAHANAN PANGAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .......................................................................... Merekomendasikan Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Jabatan/TMT : .......................................................................... Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .......................................................................... Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka penyesuaian (inpassing)/kenaikan jenjang jabatan*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi. ........, ............................... Pimpinan Unit Kerja, (......................................) NIP. ................................. Keterangan : * Pilih salah satu 14 Format 2 KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SURAT KETERANGAN Diberikan Kepada: .............................................................. Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk penyesuaian (inpassing)/kenaikan jenjang jabatan fungsional* Analis Ketahanan Pangan yang dilaksanakan pada tanggal ..... Jakarta, ......................................... Kepala Badan Ketahanan Pangan, (...........................................) NIP. .................................... Keterangan: * Pilih salah satu 15 Format 3 SURAT PEMBERITAHUAN Sekretaris Tim Penguji, dengan ini memberitahukan bahwa: Nama : .......................................................................... NIP : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Jabatan/TMT : ........................................................................... Pangkat/Gol.Ruang/TMT : ........................................................................... tidak lulus uji kompetensi untuk penyesuaian (inpassing)/kenaikan jenjang jabatan * yang dilaksanakan pada tanggal ......... sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional/memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi. Jakarta, ............................ Sekretaris Tim Penguji, (..........................................) NIP. .................................... Keterangan: * Pilih salah satu
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)