Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2797);
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Bagian ...
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan termasuk dalam rumpun manajemen.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB III
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah Kementerian Pertanian.
BAB IV KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV
BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
BAB V
gg. pola ...
aa. laporan analisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; bb. rekomendasi distribusi pangan; cc. rekomendasi stabilisasi harga pangan; dd. rekomendasi Harga Pokok Pembelian dan harga referensi ; ee. tabel hasil survei konsumsi pangan; ff. tabel hasil susenas modul konsumsi pangan;
gg. pola Pangan Harapan Laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan; hh. laporan analisis konsumsi pangan dan gizi; ii. laporan pola konsumsi pangan; jj. laporan preferensi konsumsi pangan; kk. peta pola konsumsi pangan; ll. laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah; mm. laporan pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga; nn. laporan analisis situasi keamanan pangan; oo. laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan; pp. laporan analisis penganekaragaman pangan; qq. rekomendasi dibidang konsumsi pangan; rr. rekomendasi dibidang penganekaragaman pangan; ss. rekomendasi dibidang keamanan pangan; tt. pedoman/Panduan/Modul dalam pengembangan metodologi bidang ketahanan pangan; dan uu. peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan.
ii. menganalisis ...
aa. menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; bb. melakukan pengkajian distribusi pangan; cc. melakukan pengkajian stabilisasi harga pangan; dd. melakukan pengkajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; ee. mengolah data survei konsumsi pangan; ff. mengolah data susenas modul konsumsi pangan; gg. menganalisis pola pangan harapan; hh. menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
ii. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi; jj. menganalisis pola konsumsi pangan; kk. menganalisis preferensi konsumsi pangan; ll. menyusun peta pola konsumsi pangan; mm. menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah; nn. menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya; oo. menganalisis situasi keamanan pangan; pp. melakukan komunikasi resiko keamanan pangan; qq. menganalisis penyebaran informasi penganekaragaman pangan; rr. melakukan pengkajian konsumsi pangan; ss. melakukan pengkajian penganekaragaman pangan; tt. melakukan pengkajian keamanan pangan; uu. menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan; vv. menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan; ww. menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan; xx. membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan; dan yy. menyusun/mengembangkan pedoman/juklak/juknis di bidang analisis ketahanan pangan.
BAB VI PENILAIAN KINERJA ANALIS KETAHANAN PANGAN
BAB VI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)