DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Veteriner menjadi Balai Veteriner Jayapura telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); 
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf l dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a.BBVF PUSVETMA;
b.BBPMSOH;
c.BB-Vet;
d.BBIB
e.BBPTU-HPT Baturraden;
f.BIB;
g.BET;
h.BPMSPH;
i.BPMSP;
j.B-Vet;
k.BPTU-HPT; dan
l.dihapus.
1. 2.Setelah huruf e Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

B-Vet meliputi:

a.B-Vet Medan;
b.B-Vet Bukittinggi;
c.B-Vet Lampung;
d.B-Vet Banjarbaru;
e.B-Vet Subang; dan
f.B-Vet Jayapura.
1. 3.Ketentuan huruf c Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 83

BPTU-HPT meliputi:

a.BPTU-HPT Indrapuri;
b.BPTU-HPT Siborongborong;
c.BPTU-HPT Padang Mengatas;
d.BPTU-HPT Sembawa;
e.BPTU-HPT Pelaihari; dan
f.BPTU-HPT Denpasar.
1. 4.Bagian Keduabelas BAB II dihapus.
2. 5.Pasal 91 dihapus.
3. 6.Pasal 92 dihapus.
4. 7.Pasal 93 dihapus.
5. 8.Pasal 94 dihapus.
6. 9.Pasal 95 dihapus.
7. 10.Pasal 96 dihapus.
8. 11.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 108 diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Kepala BBVF PUSVETMA, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB, dan BBPTU-HPT Baturraden merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Kepala BIB, BET, BPMSPH, BPMSP, B-Vet, dan BPTU-HPT merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bagian Umum BBVF PUSVETMA, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB, dan BBPTU-HPT Baturraden merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha pada BIB, BET, BPMSPH, BPMSP, B-Vet, dan BPTU-HPT merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

12.Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 109 diubah serta ayat (12) dihapus sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1)BBVF PUSVETMA berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
(2)BBPMSOH berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(3)Lokasi BB-Vet meliputi: 
1. a.BB-Vet Wates berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. b.BB-Vet Maros berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
3. c.BB-Vet Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
(4)BBIB berlokasi di Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
(5)BBPTU-HPT Baturraden berlokasi di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
(6)BIB berlokasi di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
(7)BET berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(8)BPMSPH berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(9)BPMSP berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
(10)Lokasi B-Vet meliputi:
1. a.B-Vet Medan berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. b.B-Vet Bukittinggi berlokasi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
3. c.B-Vet Lampung berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. d.B-Vet Banjarbaru berlokasi di Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. e.B-Vet Subang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; dan
6. f.B-Vet Jayapura berlokasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
(11)Lokasi BPTU-HPT meliputi:
1. a.BPTU-HPT Indrapuri berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
2. b.BPTU-HPT Siborongborong berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. c.BPTU-HPT Padang Mengatas berlokasi di Kabupaten Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
4. d.BPTU-HPT Sembawa berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. e.BPTU-HPT Pelaihari berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; dan
6. f.BPTU-HPT Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
(12)Dihapus.

13.Di antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Ketentuan mengenai wilayah kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14.Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Veteriner Jayapura, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2024 MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж  LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI A. BBVF PUSVETMA KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ANDI AMRAN SULAIMAN KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA  LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN No Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kerja/Provinsi
1.BBVF Pusvetma Seluruh Indonesia
2.BBPMSOH Seluruh Indonesia
3.BB-Vet Wates 1. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.Jawa Tengah; dan
3.Jawa Timur.
4.BB-Vet Maros 1. Sulawesi Selatan;
2.Sulawesi Barat;
3.Sulawesi Tengah;
4.Sulawesi Utara;
5.Sulawesi Tenggara;
6.Gorontalo;
7.Maluku; dan
8.Maluku Utara.
5.BB-Vet Denpasar 1. Bali;
2.Nusa Tenggara Barat; dan
3.Nusa Tenggara Timur.
6.BBIB Seluruh Indonesia
7.BBPTU-HPT Baturraden Seluruh Indonesia
8.BIB Seluruh Indonesia
9.BET Seluruh Indonesia
10.BPMSPH Seluruh Indonesia
11.BPMSP Seluruh Indonesia
12.B-Vet Medan 1. Sumatera Utara; dan
2.Aceh.
13.B-Vet Bukittinggi 1. Sumatera Barat;
2.Riau;
3.Jambi; dan
4.Kepulauan Riau.
14.B-Vet Lampung 1. Lampung;
2.Bengkulu;
3.Sumatera Selatan; dan
4.Kepulauan Bangka Belitung.
15.B-Vet Banjarbaru 1. Kalimantan Barat;
2.Kalimantan Timur;
3.Kalimantan Selatan; 
4.Kalimantan Utara; dan
5.Kalimantan Tengah.
16.B-Vet Subang 1. Daerah Khusus Jakarta;
2.Jawa Barat; dan
3.Banten.
17.B-Vet Jayapura 1. Papua;
2.Papua Barat;
3.Papua Tengah;
4.Papua Selatan;
5.Papua Pegunungan; dan
6.Papua Barat Daya.
18.BPTU-HPT Indrapuri Seluruh Indonesia
19.BPTU-HPT Siborongborong Seluruh Indonesia
20.BPTU-HPT Padang Mengatas Seluruh Indonesia
21.BPTU-HPT Sembawa Seluruh Indonesia
22.BPTU-HPT Pelaihari Seluruh Indonesia
23.BPTU-HPT Denpasar Seluruh Indonesia MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…