DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pelaksana teknis, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, jumlah, nama, dan lokasi, penataan organisasi, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. 4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar Peramalan OPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan Pelindungan tanaman pangan dan hortikultura.
3.Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
4.Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut Balai PMPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1)UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:
1. a.Balai Besar Peramalan OPT;
2. b.Balai Besar PPMBTPH; dan
3. c.Balai PMPT.
(2)Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Besar Peramalan OPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar Peramalan OPT dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis Balai Besar Peramalan OPT dilaksanakan oleh Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Pelindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 5

Balai Besar Peramalan OPT mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan Pelindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Peramalan OPT menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan analisis data dan penyebaran informasi hasil pengamatan serangan dan faktor penentu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.penyusunan hasil pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
d.penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji pelindungan tanaman pangan dan hortikultura;
g.pemberian pelayanan kegiatan pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan Pelindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Peramalan OPT.

Pasal 7

Balai Besar Peramalan OPT terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Peramalan OPT. Bagian Kedua Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

(1)Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Balai Besar PPMBTPH dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

Pembinaan teknis Balai Besar PPMBTPH dilaksanakan oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…