DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. 4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat BBPPTP adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pengelolaan perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan.
3.Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak yang selanjutnya disebut BPTP Pontianak adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pelindungan tanaman perkebunan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

(1)UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:
1. a.BBPPTP; dan
2. b.BPTP Pontianak.
(2)Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BBPPTP berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BBPPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Pembinaan Teknis BBPPTP dilaksanakan oleh:

a.Direktur Perbenihan Perkebunan, untuk bidang perbenihan; dan
b.Direktur Perlindungan Perkebunan, untuk bidang pelindungan.

Pasal 5

BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BBPPTP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b.pelaksanaan penyiapan kebun perbanyakan dan penyediaan benih;
c.pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
d.pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
e.pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
f.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon/varietas tanaman perkebunan;
g.pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
h.pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
i.pelaksanaan pengelolaan hama terpadu;
j.pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
k.pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
l.pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
m.pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
n.pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
o.pelaksanaan pengujian dan analisa mutu dan residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
p.pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;
q.pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;
r.penguatan jejaring kerja sama laboratorium perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;
s.pelaksanaan pencegahan kebakaran di lahan perkebunan; dan
t.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Pasal 7

BBPPTP terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BBPPTP. Bagian Kedua Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak

Pasal 9

(1)BPTP Pontianak berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(2)BPTP Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

Pembinaan teknis BPTP Pontianak dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024