DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGl TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTORI KETUAj OIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGl NEGERl. Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 121 IP Tahun 2014 mengenai Pernberitukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019; Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor I Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri; MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDlKAN TINGGI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTORI KETUAI DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGER! TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2015 PERATURAN MENTER! RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SALINAN Pasal 4 Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur:

a.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik sebagai berikut: l.bagi calon Rektor universitas Zinatitut paling rendah Lektor Kepala; atau
1. 2.bagi cal on Ketua sekolah tinggi dan politeknikj akademi paling rendah Lektor;
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor /Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
d.memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun; -
e.bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis:
f.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
g.setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
1. 1.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; J. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;

Pasal 3

(1)Pengangkatan Rektor j Ketua/ Direktur pada PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut.
(2)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
1. a.pendirian perguruan tinggi baru;
2. b.perubahan perguruan tinggi; dan
3. c.Rektor/ Ketua/Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 2

Rektor /Ketua/Direktur pada PTN adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.

3.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4.Senat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5.Kementerian adalah Kementerian yang menyelelenggarakan urusan di bidang pendidikan jinggi.
6.Menter! adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 7

Tahap pemilihan cal on Rektor / Kerus./ Direktur dan pengangkatan Rektor /Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara:

a.Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/ Ketua/Direktur dalam sidang Senat;
b.Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.Pemilihan Rektorv Ketuaj Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor / Ketua/ Direktur yang sedang menjabat;
d.Paling lamb at 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
e.Pemilihan Rektor /Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
1. 1.Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. 2.Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing- masing anggota Senat memiliki hak suara yang sarna.
f.Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor /Ketua./Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sarna, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sarna untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor / Ketua/ Direktur tersebut;

Pasal 6

(1)Tahap penjaringan bakal calon Rektory Ketue /Direktur dan penyaringan calon Rektor /Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat.
(2)Tahap Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya mas a jabatan Rektor / Ketua/ Direktur yang sedang menjabat.
(3)Tahap penyaringan menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor /Ketua/Direktur untuk diajukan ke Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor / Ketua/ Direktur yang sedang menjabat.
(4)Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Pengangkatan Rektor / Ketua/ Direktur pada perguruan tinggi, selain Direktur akademi kornunitas, dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
1. a.tahap penjaringan bakal calon;
2. b.tahap penyaringan calon;
3. c.tahap pemilihan calon; dan
4. d.tahap pengangkatan.

Pasal 5

k.berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;
1. 1.tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Apabila terjadi pemberhentian Rektor/KetuafDirektur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor / Pembantu Ketua / Pembantu Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor /Ketua/Direktur, untuk meneruskan SIS a masa jabatan Rektor / Ketua/ Direktur .
(2)Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor /Ketua/ Direktur:
1. a.tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor / Pembantu Ketua /Pembantu Direktur atau sebutan lain; dan
2. b.bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/KetuafDirektur baru.

Pasal 10

(1)Rektor / Ketua/ Direktur diberhen tikan dari jabatan karena:
1. a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b.berhalangan tetap;
2. c.permohonan sendiri; d.masa jabatannya berakhir;
3. e.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
4. f.dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang rnerniliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g.diberhentikan sementara dari jabatan negeri; h.dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
5. i.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/ atau
6. j.cuti di luar tanggungan Negara.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.meninggal dunia; b.sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/ atau
2. c.berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(3)Pemberhentian Rektor /Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Menteri. Pasa19 Masa jabatan Rektor /Ketua/Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan . ....

Pasal 8

Pengangkatan dan penetapan Direktur akademi kornunitas dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal yang menangani urusan sumber daya manusia pendidikan tinggi . ...--

g.Calon RektorfKetua/Direktur terpilih adalah calon Rektor /Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
h.Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor /Ketua/Direktur terpilih sebagai Rektor fKetua/Direktur atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 17

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan calon Rektor /Ketua/Direktur dalam statuta masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat.
b.Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembanru/Wakil Rektor, PembantujWakil Ketua, Pernbantu/Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu/ Wakil Dekan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam statuta masing- masing, Rektor menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembanru/Wakil Rektor, PembantujWakil Ketua, PembantujWakil Direktur.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pernbantu/Wakil Rektor, Pembantu ZWakil Ketua, PembantujWakil Direktur, Dekan dan Pembantuj Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Menteri, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Rektor / Ketua/ Direktur pada PTN baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 14

(1)Apabila calon Rektor / Ketua/ Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor /Ketua/Direktur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…