DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, www.peraturan.go.id 2018, No.51 Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); www.peraturan.go.id 2018, No.51
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perijinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.51

Pasal 2

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Pasal 3

(1)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kementerian.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota;
3. c.sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(3)Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan fungsi:
1. a.koordinasi dan pengawasan orang asing; dan
2. b.objek perizinan penelitian dan pengembangan.
(4)Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
(5)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Menteri dalam:
1. a.melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin Penelitian dan Pengembangan yang www.peraturan.go.id 2018, No.51 diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan mengenai:
  1. 1.bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.kaidah etik;
  3. 3.metode Penelitian; dan/atau
  4. 4.daerah dan lokasi Penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup, bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
3. c.memberikan penilaian dan pertimbangan kesetaraan kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
4. d.melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
5. e.memberikan saran, pertimbangan, dan evaluasi pelaksanaan pembagian manfaat dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara adil dan seimbang;
6. f.memberikan saran dan pertimbangan bagi warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan
7. g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. www.peraturan.go.id 2018, No.51

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.
(3)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perizinan penelitian asing.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi melakukan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2)Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
(2)Anggota Tim Koordinasi melaporkan hasil sidang kepada pimpinan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugasnya. www.peraturan.go.id 2018, No.51

Pasal 9

(1)Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lintas batas daerah provinsi, zona ekonomi eksklusif, dan/atau landas kontinen dilakukan oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 10

(1)Menteri melakukan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing melalui pengkajian dan penilaian:
1. a.laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
2. b.laporan masyarakat, pemerintah daerah dan/atau Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga internasional atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
(2)Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi.
(3)Pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. www.peraturan.go.id 2018, No.51

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…