DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 www.peraturan.go.id 2019, No.59 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); www.peraturan.go.id 2019, No.59 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

(1)Penilaian prestasi kerja Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pengawas;
3. c.rektor, pembantu/wakil rektor, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen/bagian, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, selain perguruan tinggi negeri badan hukum; dan
4. d.kepala atau sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi.
(3)Pegawai negeri sipil yang dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No.59

Pasal 2

(1)Penilaian prestasi kerja bagi rektor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Penilaian Prestasi kerja bagi wakil rektor pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan oleh rektor dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil dan pimpinan perguruan tinggi selain rektor dan wakil rektor di lingkungan perguruan tinggi negeri badan hukum diatur oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.59 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id 2019, No.59 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…