DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pola pendidikan dan pelatihan yang tertib di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No. 66 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No. 66
2.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6.Sarana dan Prasarana Diklat, yang selanjutnya disebut Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan Diklat.
7.Alat Bantu Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Alat Bantu adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran.
8.Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No. 66

BAB II

PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 2

(1)Diklat bertujuan meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku.
(2)Diklat dilaksanakan berbasis kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas tahap:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan program;
3. c.pengorganisasian;
4. d.pelaksanaan; dan
5. e.evaluasi.
(4)Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Pusat.
(5)Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.
(6)Diklat diselenggarakan dengan maksud peningkatan kompetensi pegawai dari segi kemampuan teknis maupun non teknis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran atau setara dengan lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 3

(1)Tahap Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat. www.peraturan.go.id 2017, No. 66
(2)Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam rencana strategis Pusat.
(3)Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam garis besarnya memuat:
1. a.jenis dan jenjang Diklat;
2. b.jadwal pelaksanaan Diklat;
3. c.target peserta Diklat; dan
4. d.sumber dan rencana kebutuhan biaya.
(4)Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan Kepala Pusat.
(5)Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada pasal (2) disusun oleh Pusat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian dengan memperhatikan masukan dari unit eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1)Penyusunan program Diklat dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pusat.
(2)Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.jenis dan jenjang Diklat;
2. b.kurikulum;
3. c.silabus; dan
4. d.materi Diklat.

Pasal 5

(1)Jenis Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Diklat prajabatan; dan
2. b.Diklat dalam jabatan. www.peraturan.go.id 2017, No. 66
(2)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Diklat Prajabatan Golongan I;
2. b.Diklat Prajabatan Golongan II; dan
3. c.Diklat Prajabatan Golongan III.
(3)Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Diklat kepemimpinan;
2. b.Diklat teknis; dan
3. c.Diklat fungsional.
(4)Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.Diklat kepemimpinan tingkat IV;
2. b.Diklat kepemimpinan tingkat III; dan
3. c.Diklat kepemimpinan tingkat II.
(5)Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.Diklat teknis substantif; dan
2. b.Diklat teknis umum/administrasi dan manajemen.
(6)Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.Diklat fungsional keahlian; dan
2. b.Diklat fungsional keterampilan.
(7)Pedoman penyelenggaraan program Diklat teknis dan fungsional tertentu di bawah pembinaan Kementerian diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.tujuan kurikuler umum;
2. b.tujuan kurikuler khusus;
3. c.persyaratan peserta;
4. d.persyaratan tenaga pengajar;
5. e.alat bantu Diklat; dan
6. f.mata Diklat berdasarkan jenis dan jam pelajaran. www.peraturan.go.id 2017, No. 66
(2)Silabus Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c, terdiri atas:
1. a.tujuan pembelajaran khusus;
2. b.pokok bahasan;
3. c.sub pokok bahasan;
4. d.metoda pembelajaran;
5. e.Alat Bantu; dan
6. f.pustaka.
(3)Kurikulum dan silabus Diklat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh tim penyusun kurikulum dan silabus.
(4)Kurikulum dijabarkan dalam rancang bangun pembelajaran mata Diklat dan rencana pembelajaran.
(5)Kurikulum dan silabus ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian berdasarkan usulan Kepala Pusat.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan Diklat disusun bahan Diklat.
(2)Bahan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rancang bangun pembelajaran mata diklat;
2. b.rencana pembelajaran;
3. c.bahan ajar;
4. d.alat bantu pembelajaran; dan
5. e.bahan-bahan lainnya.

Pasal 8

(1)Pengorganisasian Diklat dilakukan berdasarkan perencanaan Diklat.
(2)Pengorganisasian Diklat di Kementerian merupakan proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi semua sumber daya kediklatan sehingga penyelenggaraan Diklat dapat berjalan www.peraturan.go.id 2017, No. 66 secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan Diklat.
(3)Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal pada Pusat maupun eksternal pada lingkup Kementerian serta semua pihak yang terkait.
(4)Pengorganisasian kegiatan Diklat di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh Pusat.

Pasal 9

(1)Sumber daya kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
1. a.tenaga kediklatan;
2. b.Sarana dan Prasarana;
3. c.peserta Diklat;
4. d.sumber pendanaan;
5. e.instansi, unit organisasi, unit kerja pengirim dan pengguna; dan
6. f.program Diklat.
(2)Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tenaga pengajar;
2. b.pengelola Diklat;
3. c.penyelenggara Diklat;
4. d.pengelola sistem informasi Diklat;
5. e.perancang kurikulum;
6. f.penganalisis kebutuhan diklat; dan
7. g.tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 10

(1)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
1. a.alat bantu pembelajaran, alat peraga, dan peralatan pendukung lainnya; dan
2. b.Sarana dan Prasarana penunjang, seperti gedung diklat, ruang kelas, laboratorium, asrama, ruang makan, dan alat transportasi. www.peraturan.go.id 2017, No. 66
(2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan jenis dan jenjang Diklat serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…