DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016

Nomor: 100
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan perguruan tinggi yang akuntabel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu mengatur mengenai Sanksi Administratif;
c.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin www.peraturan.go.id 2016, No.2009 Perguruan Tinggi Swasta masih mengandung kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA. www.peraturan.go.id 2016, No. 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Pemerintah.
2.Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3.Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7.Sanksi Administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh Menteri tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan pembinaan dan/atau penghentian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
8.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan www.peraturan.go.id 2016, No.2009 tinggi Kementerian.
11.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan L2 Dikti adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
1. a.meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
2. b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(2)Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.

BAB II

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

(1)Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS.
(2)PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.universitas;
2. b.institut;
3. c.sekolah tinggi; www.peraturan.go.id 2016, No. 2009
4. d.politeknik;
5. e.akademi; atau
6. f.akademi komunitas.
(3)Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4)Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan; www.peraturan.go.id 2016, No.2009
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana.
(5)Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
1. a.program sarjana;
2. b.program magister;
3. c.program doktor;
4. d.program diploma tiga;
5. e.program diploma empat atau sarjana terapan;
6. f.program magister terapan;
7. g.program doktor terapan; dan/atau
8. h.program profesi; yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.
(6)Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua;
3. c.program diploma tiga;
4. d.program diploma empat atau program sarjana terapan;
5. e.program magister terapan;
6. f.program doktor terapan; dan/atau
7. g.program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7)Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
1. a.program diploma satu;
2. b.program diploma dua; www.peraturan.go.id 2016, No. 2009
3. c.program diploma tiga; dan/atau
4. d.program diploma empat atau sarjana terapan, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.

Pasal 4

(1)Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana.
(2)Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(3)Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(4)Universitas, Institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(5)Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.2009
(7)Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), PTN atau Badan Penyelenggara PTS tersebut wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7).
(2)Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi maka PTN atau Badan www.peraturan.go.id 2016, No. 2009 Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.
(4)Apabila permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diajukan, tetapi keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut belum diterbitkan oleh Menteri maka keputusan tentang bentuk PTN atau PTS semula tetap berlaku sampai dengan keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS ditetapkan.
(5)Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
1. a.menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
2. b.mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
3. c.menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.

Pasal 6

Pendirian PTN meliputi:

a.Pendirian PTN oleh Pemerintah; atau
b.Pendirian PTN yang berasal dari PTS. www.peraturan.go.id 2016, No.2009

Pasal 7

(1)Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
2. b.dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah: a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana; dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
  2. 2.berusia: a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil; atau b) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil; pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  4. 4.belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
  5. 5.bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
  6. 6.bukan pegawai tetap pada instansi lain;
3. c.tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) www.peraturan.go.id 2016, No. 2009 orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah Diploma Tiga;
  2. 2.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. d.organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
  1. 1.30 (tiga puluh) hektar untuk universitas atau institut; atau
  2. 2.10 (sepuluh) hektar untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi; dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
6. f.telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. 1.ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
  2. 2.ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. 3.ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. 4.ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
  5. 5.ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi;
  6. 6.buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.2009
(3)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
1. a.studi kelayakan;
2. b.rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
3. c.usul pembukaan setiap Program Studi;
4. d.rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN akan didirikan; dan
5. e.rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4)Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5)Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6)Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTN tersebut di wilayah kerja L2 Dikti.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTN ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, harus memenuhi syarat:
1. a.mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
2. b.mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 2009
3. c.mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.
(2)Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, lahan tersebut harus diserahkan penggunaannya dan hak atas lahan tersebut dialihkan kepada Pemerintah.

Pasal 9

Pendirian PTS meliputi:

a.Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
b.Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.

Pasal 10

(1)Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
2. b.dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah: a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana; www.peraturan.go.id 2016, No.2009 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
  2. 2.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  4. 4.belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
  5. 5.bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  6. 6.bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
  7. 7.bukan Aparatur Sipil Negara;
3. c.tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
  1. 1.paling rendah berijazah Diploma Tiga;
  2. 2.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  3. 3.bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. d.organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
  1. 1.10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
  2. 2.8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau
  3. 3.5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan www.peraturan.go.id 2016, No. 2009
6. f.telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. 1.ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
  2. 2.ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. 3.ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. 4.ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
  5. 5.ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
  6. 6.buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.
(4)Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:
1. a.studi kelayakan;
2. b.usul pembukaan setiap Program Studi;
3. c.rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan;
4. d.berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara;
5. e.fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:
  1. 1.Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
  2. 2.keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang www.peraturan.go.id 2016, No.2009 berwenang;
  3. 3.surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. 4.sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
6. f.laporan keuangan Badan Penyelenggara:
  1. 1.tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  2. 2.dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
7. g.surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.
(5)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(6)Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c berisi:
1. a.rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
2. b.tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti; dan
3. c.tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTS ditetapkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 2009

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…