DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2016, No.407 Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SERTIFIKAT PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI.

Pasal 1

(1)Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan program profesi dokter atau dokter gigi setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi.
(2)Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengganti ijazah dokter atau dokter gigi yang berlaku seumur hidup.

Pasal 2

Penerbitan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.

Pasal 3

Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.407

Pasal 4

(1)Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berukuran panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) centimeter dan lebar 21 (dua puluh satu) centimeter.
(2)Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kepala;
2. b.isi;
3. c.kotak pasfoto; dan
4. d.tanda tangan.
(3)Ketentuan mengenai jenis, berat, tebal, opasitas, warna, dan bahan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi ditetapkan oleh perguruan tinggi penerbit sertifikat profesi dokter atau dokter gigi.

Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat logo perguruan tinggi penerbit sertifikat profesi dokter atau dokter gigi.
(2)Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.tulisan sertifikat profesi berwarna hitam menggunakan jenis huruf arial;
2. b.nomor sertifikat profesi menggunakan jenis huruf Arial berjumlah 19 (sembilan belas) angka yang terdiri atas:
  1. 1.5 (lima) angka kode perguruan tinggi;
  2. 2.6 (enam) angka kode program studi;
  3. 3.4 (empat) angka tahun penerbitan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi; dan
  4. 4.4 (empat) angka nomor urut sertifikat menggunakan huruf Arial.
(3)Kotak pasfoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c berukuran panjang 4 (empat) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter. www.peraturan.go.id 2016, No.407
(4)Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf d terdiri atas:
1. a.tanda tangan pemimpin fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang terletak di sebelah kiri bawah; dan
2. b.tanda tangan pemimpin perguruan tinggi penerbit sertifikat profesi dokter atau dokter gigi yang terletak di sebelah kanan bawah.

Pasal 6

Format sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ijazah dokter atau dokter gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.407 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.407 www.peraturan.go.id 2016, No.407 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…