DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016

Nomor: 115
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Universitas Papua telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Universitas Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 342);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI UNIVERSITAS PAPUA. www.peraturan.go.id 2016, No. 2024

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Universitas Papua yang terdiri atas:

a.jabatan struktural; dan
b.jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

(1)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I;
2. b.daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II;
3. c.daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III;
4. d.tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
5. e.tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V; dan
6. f.peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Universitas Papua ditetapkan oleh Rektor. www.peraturan.go.id 2016, No. 2024

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Universitas Papua terhitung sejak organisasi dan tata kerja Universitas Papua diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Universitas Papua yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id 2016, No. 2024 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…