DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2016, No. 621

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang www.peraturan.go.id 2016, No.621 menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
2.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagai prasyarat untuk dapat menjalankan praktik di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
3.Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
4.Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah kumpulan institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
5.Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Pasal 3

(1)Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan.
(2)Selain mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang belum memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi setelah bulan Agustus Tahun 2013 dapat mengikuti uji kompetensi.

Pasal 4

(1)Peserta Uji Kompetensi harus terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi.
(2)Peserta Uji Kompetensi berasal dari program studi www.peraturan.go.id 2016, No. 621 pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan.
(3)Peserta Uji Kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi.
(4)Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi.
(5)Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode selanjutnya tanpa ada batas waktu.

Pasal 5

(1)Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional.
(3)Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. b.Kementerian Kesehatan;
3. c.Perguruan Tinggi; dan
4. d.Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi.
(4)Panitia Uji Kompetensi Nasional dapat dibantu oleh Panitia Regional.
(5)Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(6)Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Perguruan Tinggi; dan
2. b.Organisasi Profesi. www.peraturan.go.id 2016, No.621
(7)Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional.

Pasal 6

Panitia Uji Kompetensi Nasional bertugas:

a.menetapkan waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi;
b.melaksanakan Uji Kompetensi;
c.mengolah hasil Uji Kompetensi;
d.melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
e.mengumumkan hasil Uji Kompetensi.

Pasal 7

Panduan pelaksanaan Uji Kompetensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan kepada peserta Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta Uji Kompetensi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional.
(2)Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.

Pasal 10

Pengawasan penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama www.peraturan.go.id 2016, No. 621 dengan Kementerian Kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…