DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016

Nomor: 126
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem penerimaan mahasiswa baru program www.peraturan.go.id 2016, No.2169 sarjana pada perguruan tinggi negeri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI. www.peraturan.go.id 2016, No.2169

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4.Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7.Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
8.Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian www.peraturan.go.id 2016, No.2169 keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
9.Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.
10.Rektor adalah pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
11.Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN dan SBMPTN.
12.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan di bidang Pendidikan Tinggi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Tinggi.

BAB II

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:

a.SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
b.SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa; dan
c.Seleksi Mandiri dilakukan melalui seleksi yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Pasal 3

Pola penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; www.peraturan.go.id 2016, No.2169
b.akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
c.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Pasal 4

(1)Penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(2)Penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
(3)Penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

BAB III

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

(1)PTN menetapkan jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(2)Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti SNMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
(3)Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti SBMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
(4)Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti Seleksi www.peraturan.go.id 2016, No.2169 Mandiri ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)PTN mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
(2)PTN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SNMPTN, SBMPTN, dan penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

(1)Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Pusat.
(2)Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
(3)Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)Panitia Pusat mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
2. b.mengembangkan sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; www.peraturan.go.id 2016, No.2169
3. c.menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas; dan
4. d.menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penerimaan Mahasiswa baru paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa tugas.
(2)Panitia Pusat mempunyai kewenangan:
1. a.mengangkat tenaga ahli dan memberikan penugasan khusus;
2. b.menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
3. c.menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
4. d.melengkapi susunan kepanitiaan termasuk membentuk panitia lokal;
5. e.memberikan penugasan kepada PTN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
6. f.menetapkan data dan dokumen ujian yang dinyatakan rahasia;
7. g.melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta; dan
8. h.melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pusat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Organisasi pelaksana penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.2169

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

(1)Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
1. a.calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
2. b.calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
3. c.calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
4. d.calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
(2)Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pusat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…