DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No.622

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Rincian Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: www.peraturan.go.id 2016, No.622

a.melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep program kerja Direktorat Jenderal;
b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, kegiatan, program, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
e.melaksanakan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan dokumen dan koordinasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan pengembangan sistem, pengelolaan, dan layanan informasi di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
h.melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan mutasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan urusan pengembangan, disiplin, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan usul penyempurnaan organisasi dan pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan penyusunan peta bisnis proses dan sistem prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2016, No.622
o.melaksanakan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
r.melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan penyusunan konsep satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan sasaran Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan penyusunan bahan penyesuaian rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi;
j.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran; www.peraturan.go.id 2016, No.622
k.melaksanakan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyiapan rekonsiliasi standar akuntasi keuangan;
m.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
n.melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan konsep satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan pembahasan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Pemantauan dan Evaluasi:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian; www.peraturan.go.id 2016, No.622
b.melakukan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melakukan pengumpulan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan sasaran Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan penyesuaian rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melakukan pengesahan dokumen pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan pemeriksanaan ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran; www.peraturan.go.id 2016, No.622
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan;
h.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan;
j.melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi;
k.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran;
l.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia;
m.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran;
n.melakukan penyusunan neraca keuangan;
o.melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan;
p.melakukan penyiapan rekonsiliasi standar akuntasi keuangan;
q.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c.melaksanakan penyusunan rancangan peraturan, keputusan, dan ketetapan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; www.peraturan.go.id 2016, No.622
d.melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan, keputusan, dan ketetapan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
e.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan dokumen dan bahan koordinasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan pengembangan sistem, pengelolaan, dan layanan informasi di bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, kerja sama, dan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
j.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Hukum:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
c.melakukan penyusunan rancangan peraturan, keputusan, dan ketetapan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
d.melakukan penyusunan bahan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan, keputusan, dan ketetapan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang www.peraturan.go.id 2016, No.622 sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Kerjasama:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyiapan dokumen kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan bahan koordinasi kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan urusan administrasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
g.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Layanan Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
d.melakukan penyajian data dan informasi di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
e.melakukan pemutakhiran data di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; www.peraturan.go.id 2016, No.622
f.melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan informasi kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pemberian layanan data dan informasi di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
k.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Bagian Umum:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan dan perawatan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa;
e.melaksanakan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan urusan mutasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan pengembangan, disiplin, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2016, No.622
j.melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan peta bisnis proses dan sistem prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan keprotokolan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, dan rapat dinas Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan urusan akuntansi dan pelaporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
s.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 11

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penerimaan, pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Direktorat Jenderal;
c.melakukan urusan pencatatan, penyimpanan, penataan, pemeliharaan, dan usul penyusutan arsip;
d.melakukan pemberian layanan peminjaman arsip;
e.melakukan penyusunan risalah rapat dinas;
f.melakukan penggandaan surat dan dokumen;
g.melakukan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2016, No.622
h.melakukan penyusunan usul pengangkatan dalam jabatan administrasi dan fungsional;
i.melakukan penyiapan pelantikan serah terima jabatan, dan sumpah atau janji pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi dan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti latihan prajabatan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan, ijin belajar, tugas belajar dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri atau kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan urusan disiplin dan pendayagunaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melakukan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyusunan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melakukan rekapitulasi laporan penyelenggara negara wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melakukan urusan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
u.melakukan penyusunan laporan Subbagian. www.peraturan.go.id 2016, No.622

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…